Legislator Minta Kementerian PKP Transparan Soal Anggaran Hunian Pasca-Bencana Rp2,34 Triliun

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menyoroti rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,34 triliun untuk pembangunan 7.952 unit hunian pasca-bencana Sumatra.

Bantuan ini rencananya akan disalurkan bagi masyarakat terdampak di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Empat Jurnalis Indonesia Ditangkap Militer Israel, DPR Sebut Rezim Zionis Tabrak Hukum Internasional

65 Dhanis Iswara

Mengingat besarnya anggaran tersebut, Mori pun mendesak pemerintah untuk membuka detail penggunaan dana tersebut demi menjamin transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran.

“Kami tentunya ingin ada penjelasan terkait anggaran Rp2,34 triliun ini,” ujar Mori dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Selain itu, Legislator dari Frakai Nasdem ini juga meminta pemerintah mempertimbangkan korban kebakaran permukiman padat agar dapat masuk dalam skema bantuan rumah dari negara.

Baca Juga

1 minggu  lalu

DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat Selamatkan WNI Ditangkap Israel

66 Azis Arriadh

Menurutnya, kebakaran di kawasan padat penduduk sering kali menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat kecil, namun belum seluruhnya mendapat perlindungan program bantuan perumahan.

Ia mencontohkan sejumlah peristiwa kebakaran di kawasan permukiman yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal namun kesulitan memperoleh bantuan pembangunan rumah.

“Kalau rumah di kampung kebakaran itu bukan rumah-rumah mewah. Pasti masyarakat kecil,” ucapnya.

“Untuk itu, saya meminta Kementerian PKP mencari skema pendanaan agar korban kebakaran juga bisa memperoleh bantuan sebagaimana korban bencana lainnya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Mori menegaskan bahwa sektor perumahan saat ini telah menjadi kebutuhan mendesak nasional.

Ia menyebut backlog dan kebutuhan hunian masyarakat masih sangat tinggi sehingga membutuhkan keberpihakan anggaran dan kebijakan yang lebih kuat.

“Keberhasilan program perumahan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kesiapan regulasi, pembiayaan, dan kolaborasi antar instansi,” pungkasnya.