Legislator Kritik Keras HGBT: Sesama BUMN Jangan Curang-curangan

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, memberikan teguran keras kepada jajaran direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait transparansi produksi nasional dan ketimpangan harga gas bumi bagi industri pupuk.

Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Cikampek, Jawa Barat, yang dihadiri oleh jajaran direksi BP BUMN, PT DAM, PT Pupuk Indonesia, dan PT Pupuk Kujang, pada Kamis (12/3/2026).

Baca Juga

5 hari  lalu

Anggota Baleg Desak Penghapusan Pasal Multitafsir dalam RUU PPRT

87 Dhanis Iswara

Dalam pertemuan tersebut, Rivqy memaparkan rencana pengembangan Pupuk Kujang yang dinilainya masih abu-abu. Ia mendesak pihak manajemen untuk memaparkan perencanaan rinci, lini masa (timeline), hingga efisiensi strategi secara transparan kepada parlemen.

“Selama ini kami di DPR seringkali hanya diberi informasi ‘kulit-kulitnya’ saja, sementara perencanaan detailnya jarang sekali sampai ke kami,” tegas Rivqy.

Selain pengembangan di Jawa Barat, Rivqy ini juga menganalisis kemajuan persiapan proyek pupuk di Papua yang ditargetkan rampung pada tahun 2031.

Baca Juga

6 hari  lalu

Komisi IX Imbau Pekerja Migran di Timur Tengah Terus Berkoordinasi dengan KBRI

81 Dhanis Iswara

Ia meminta kerangka kerja yang jelas agar proyek strategis nasional tersebut tidak sekadar menjadi wacana jangka panjang tanpa kemajuan yang diukur.

Namun, poin paling krusial yang menjadi sorotan Rivqy adalah masalah Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Menurutnya meski pemerintah telah menetapkan plafon harga maksimal sebesar US$ 6,5 per MMBTU untuk industri pupuk, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya disparitas harga yang mencolok antarprovinsi.

Legislator dari Fraksi PKB itu mengakt mencium adanya ketidakharmonisan koordinasi antar perusahaan plat merah yang bergerak di sektor energi dan pupuk.

“Sebenarnya berapa harga gas keekonomian yang bisa diserap oleh Pupuk Indonesia? Saya sangat menyyangkan, sesama BUMN jangan ‘main curang-curangan’ (mencari keuntungan sendiri secara tidak sehat). Tolong ini dijelaskan jujur,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa transparansi harga sangat penting agar DPR RI dapat membenarkan formula harga keekonomian yang adil.

“Yang jelas, harga gas tidak memberatkan industri pupuk demi ketahanan pangan nasional, namun di sisi lain juga tidak merugikan pihak penyedia gas,” tutupnya.

Persoalan ini menjadi catatan penting bagi Komisi VI DPR RI untuk terus mengawal agar sinergi antar-BUMN benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan petani, bukan sekadar kompetisi keuntungan internal antar-perusahaan negara.