Legislator Gerindra Tegaskan Anggaran MBG Tidak Memotong Hak Pendidikan

TODAYNEWS.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti adanya kegaduhan publik yang menganggap ratusan triliun anggaran pendidikan sedang dirampas untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, pandangan tersebut merupakan kekeliruan dalam memahami struktur klasifikasi anggaran negara. Azis pun meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga

5 hari  lalu

Temui 12 Pengusaha Ternama di Dunia, Seskab: Prabowo Buka Seluas-luasnya Peluang Investasi

79 Dhanis Iswara

“Kegaduhan seputar anggaran pendidikan dan program makan bergizi adalah contoh paling mutakhir. Angka ratusan triliun diseret ke ruang publik seolah-olah sedang terjadi perampasan hak, penggerusan kebutuhan dasar, bahkan pengkhianatan terhadap masa depan pendidikan,” kata Azis dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).

Padahal kata Azis, persoalannya tidak sesederhana itu. Dalam kerangka anggaran pendidikan, negara tidak hanya membiayai ruang kelas, buku, atau gaji guru, tetapi juga seluruh prasyarat agar anak dapat belajar sebagai manusia utuh.

“Di titik inilah program makan bergizi ditempatkan: bukan sebagai pengganti, apalagi pemotong, melainkan sebagai penopang,” ujarnya Azis yang juga Anggota Komisi II DPR itu.

Baca Juga

4 hari  lalu

Jumlah Kunjungan Wisatawan Naik, Komisi VII DPR Minta Pemprov Jateng Terus Gali Potensi Pariwisata

73 Dhanis Iswara

Sebab itu, kata Azis, kesalahan berpikir tersebut bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan cara baca yang sengaja disederhanakan sehingga harus segera diluruskan.

“Yang janggal justru cara sebagian pihak memelintir pencatatan administratif menjadi narasi pemotongan. Angka dipisahkan dari struktur, lalu dipakai untuk membangun kecurigaan. Publik diajak marah, bukan diajak memahami,” bebernya.

Lebih lanjut, Azis juga menyoroti adanya narasi yang memisahkan makan anak dari pendidikan anak adalah narasi yang keliru sekaligus berbahaya.

“Ia mengadu dua kepentingan yang sejatinya berada pada satu garis yang sama. Seolah-olah bangsa ini harus memilih antara kenyang dan cerdas, antara tubuh dan pikiran. Padahal pendidikan justru runtuh ketika kita membiarkan anak belajar dalam kondisi lapar,” pungkasnya.

Untuk itu, Azis mengajak seluruh pihak untuk mengawasi pemerintah dengan disiplin berpikir dan data yang utuh. Ia memperingatkan bahwa menjadikan angka sebagai “peluru politik” hanya akan mengikis kepercayaan publik dan kewarasan bangsa.

“Karena itu, yang perlu kita luruskan hari ini bukan hanya isi APBN, melainkan cara kita membacanya. Kejujuran dalam membaca angka adalah fondasi kepercayaan publik. Tanpanya, kebijakan apa pun sebaik apa pun niatnya akan selalu tampak mencurigakan,” tandasnya.

“Dan tanpa kejujuran itu, yang terkikis bukan hanya anggaran, melainkan kewarasan kita sebagai bangsa,” demikian Azis menambahkan.