Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna. Foto: Istimewa TODAYBEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan strategis guna memastikan adanya ketersediaan cadangan minimum BBM nasional dengan membangun storage strategis di berbagai wilayah.
Hal itu disampaikan Ateng usai, terjadinya fenomena panic buying bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah setelah pernyataan Menteri ESDM yang menyatakan cadangan stok BBM hanya mampu bertahan 20 hari.
“Kita perlu mendorong kebijakan nasional yang memastikan adanya cadangan minimum BBM di dalam negeri, seperti pembangunan storage strategis per wilayah,” kata Ateng, Senin (9/33/2026).
“Pemanfaatan bersama infrastruktur penyimpanan dan pengangkutan, digitalisasi pengawasan rantai pasok secara real-time, serta sinkronisasi pembangunan kilang dengan infrastruktur logistik hilir, khususnya untuk wilayah 3T dan daerah rawan bencana,” tamahnya.
Menurutnya, negara dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa yang tingkat konsumsi energi hariannya sangat besar, namun hanya memiliki daya tampung cadangan BBM kurang dari satu bulan, menunjukkan adanya ketertinggalan investasi infrastruktur penyimpanan energi.
Kerentanan tersebut semakin terlihat ketika postur ketahanan energi Indonesia dibandingkan dengan standar global. International Energy Agency (IEA) menetapkan standar minimum cadangan strategis nasional bagi negara importir minyak sebesar 90 hari konsumsi impor bersih harian.
Sebagai perbandingan, Jepang yang secara geografis juga merupakan negara kepulauan dan memiliki ketergantungan impor energi yang tinggi mampu membangun cadangan BBM strategis hingga mencapai sekitar 254 hari.
“Kesenjangan ini membuat posisi menjadi lebih rentan secara geopolitik dan geoekonomi apabila dihadapkan pada skenario terburuk, misalnya gangguan rantai pasok global atau bahkan blokade,” jelasnya.
Ia menambahkan, Indonesia sebenarnya telah memiliki jaringan distribusi BBM yang sangat luas, namun belum sepenuhnya ditopang oleh cadangan wilayah, storage strategis, serta desain logistik yang cukup redundan bagi negara kepulauan yang memiliki tingkat kerentanan geografis tinggi.
Karena itu legislator Fraksi PKS itu memandang, kebijakan energi nasional ke depan perlu difokuskan agar berorientasi pada ketahanan energi jangka panjang.
“Fokusnya ada tiga sasaran, yaitu menambah kapasitas storage BBM nasional, memperkuat resiliensi logistik energi, serta membangun tata kelola stok energi nasional yang lebih disiplin dan terukur,” pungkasnya.