Kritik Kebijakan Pemblokiran Rekening Nganggur, Sekjen PKS ke PPATK: Jangan Bikin Rakyat Babak Belur

TODAYNEWS.ID – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, mengkritik keras kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama perbankan nasional yang melakukan pemblokiran kepada rekening tidak aktif dalam waktu lama atau dormant account.

Kholid yang juga Anggota Komisi III DPR RI itu menegaskan, bahwa fraksi PKS mendukung upaya PPATK dalam menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah kejahatan seperti pencucian uang.

Baca Juga

2 hari  lalu

Komisi IV Soroti Lambatnya Penyaluran Bantuan Pangan dan Masih Tingginya Harga Jual Beras

35 Dhanis Iswara

Namun, ia mengingatkan jangan sampai maksud baik dari PPATK justru malah menyengsarakan rakyat dan tidak boleh hal itu dilakukan secara membabi buta hingga merugikan rakyat.

“Tapi, kebijakan ini tidak dijalankan membabi buta tanpa komunikasi yang memadai. Jangan sampai rakyat yang menabung dengan susah payah malah dihukum. Jangan biarkan rakyat babak belur oleh kebijakan yang tidak berpihak,” tegas Kholid di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Kholid tak memunafikan bahwa rekening pasif berpotensi disalahgunakan dalam praktik kejahatan keuangan. Akan tetapi, penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak konstitusional warga negara yang mengakibatkan jutaan rakyat juga ikut terhukum.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Sudjatmiko Ingatkan Target Proyek IKN, Jangan Sampai Proyek Mercusuar Gagal

74 Afrizal Ilmi

“Jangan sampai niat memberantas satu kejahatan justru membuat jutaan rakyat merasa terhukum. Negara ini bukan hanya untuk elite dan regulator, tapi juga untuk seluruh rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fraksi PKS tak menolak pengawasan yang dilakukan PPATK, tetapi jangan korbankan rakyat banyak hanya demi menangkap satu pelaku kejahatan

“Kami tidak menolak pengawasan. Tapi jangan karena ingin memperkuat sistem, malah memperlemah kepercayaan rakyat. Jangan demi menangkap satu pelaku kejahatan, rakyat yang jujur malah ikut dihukum,” tandasnya.

Untuk itu, Kholid meminta agar semua kebijakan publik yang menyentuh akses keuangan rakyat wajib mengedepankan prinsip keadilan, inklusivitas, dan keadilan sosial.

“Jangan biarkan rakyat merasa seperti penyusup di sistem keuangannya sendiri. Kita butuh sistem keuangan yang bersih, kuat, tapi juga berperikemanusiaan dan berpihak,” demikian Kholid.

44 Total Count