KPK Kembali OTT Pegawai Pajak dan Bea Cukai, Komisi III: Lahan Basah yang Rentan Penyimpangan

TODAYNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (4/2/2026).

Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT terhadap pegawai bea cukai di Jakarta dan Lampung terkait dugaan korupsi importasi, yang menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Baca Juga

2 hari  lalu

KPK Periksa Kepala BPKAD Pati Terkait Kasus Pemerasan Jabatan Perangkat Desa

69 Afrizal Ilmi

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, menilai tindakan KPK tersebut sebagai bukti komitmen lembaga antirasuah itu serius dalam memberantas praktik korupsi, khususnya di sektor perpajakan yang selama ini dikenal rawan penyimpangan.

“Kami mengapresiasi langkah KPK yang kembali mengungkap kasus dugaan korupsi di bidang pajak. Ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum tetap berjalan,” ujar Abdullah, Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, praktik korupsi di sektor pajak masih terus berulang meskipun sejumlah oknum sebelumnya telah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Padahal, para pegawai pajak telah mendapatkan gaji dan fasilitas yang besar dari negara.

Baca Juga

6 hari  lalu

Yaqut Cholil Irit Bicara setelah Diperiksa KPK 4 Jam Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

82 Afrizal Ilmi

“Sudah banyak yang ditangkap dan diproses hukum, tetapi tetap saja ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Ini sangat memprihatinkan, apalagi mereka sudah mendapatkan gaji yang tinggi dari negara,” tegasnya.

Politikus PKB itu menegaskan bahwa sektor pajak dan bea cukai merupakan dua bidang strategis yang sangat rawan praktik korupsi karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara.

“Pajak dan bea cukai adalah lahan basah yang sangat rentan penyimpangan. Karena itu, selain penindakan, upaya pencegahan harus diperkuat secara sistematis,” kata Abdullah.

Lebih lanjut, politisi asal Dapil Jawa Tengah VI itu mendorong KPK tidak hanya fokus pada operasi penindakan, tetapi juga memperkuat langkah-langkah pencegahan agar celah korupsi dapat ditutup sejak awal.

“Pencegahan penting dilakukan agar tidak ada ruang bagi praktik korupsi. Namun, jika masih ada yang nekat melakukan korupsi, maka harus ditangkap dan dijatuhi hukuman yang berat agar menimbulkan efek jera,” pungkasnya.