KPK Dorong Negara Biayai Parpol, Ini Alasannya

TODAYNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyuarakan pentingnya pendanaan partai politik oleh negara. Usulan ini dimaksudkan untuk menekan praktik korupsi dalam sistem politik.

“KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Kamis (15/5/2025). Rekomendasi itu disampaikan melalui forum resmi.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Kejagung Telusuri Aliran Dana Kredit Rp692 Miliar dalam Kasus Dugaan Korupsi Sritex

616 Afrizal Ilmi

Menurut Fitroh, pembiayaan negara dapat memutus ketergantungan partai pada pemodal swasta. Ketergantungan itu kerap berujung pada praktik balas budi yang merugikan publik.

Fitroh menyampaikan usulan ini saat mengikuti uji kelayakan calon pimpinan KPK. Kala itu ia ditanya soal akar korupsi pejabat publik.

Dia menyebut biaya politik yang tinggi menjadi pemicu utama lahirnya korupsi. Kandidat harus mencari sponsor agar bisa bersaing dalam pemilu.

Baca Juga

1 tahun  lalu

KPK Dalami Pembiayaan Politik sebagai Sumber Korupsi

585 Afrizal Ilmi

“Ketika (ada) pemodalnya, pasti juga ada timbal baliknya,” ungkap Fitroh. Timbal balik inilah yang kemudian membuka jalan korupsi.

Menurutnya, pejabat terpilih biasanya memberikan proyek pada para pemodal. Hal ini menyebabkan penyimpangan anggaran secara sistemik.

Fitroh mengungkap banyak kasus korupsi bermula dari hubungan patron-klien antara pejabat dan pemodal. Ia menyebut ini sebagai bentuk state capture corruption.

Ia menegaskan pentingnya menata ulang sistem rekrutmen kandidat. Partai politik harus mengedepankan integritas dalam seleksi calon.

“Kalau bicara kecerdasan tanpa integritas, ya sangat sulit untuk membangun kesadaran antikorupsi,” ujarnya. Kecerdasan saja tidak cukup untuk mencegah korupsi.

Hingga kini, usulan KPK belum diimplementasikan pemerintah. Fitroh mengakui kendalanya adalah aspek keuangan negara.

Namun KPK tetap konsisten mengusulkan pembiayaan parpol oleh APBN. Mereka meyakini ini akan memperkuat demokrasi yang sehat dan bebas korupsi.