Kongres Istimewa Kaum Betawi 2025, Pramono Anung Tegaskan Komitmen Perkuat Kelembagaan Adat

TODAYNEWS.ID – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan dukungan penuh terhadap hasil Kongres Istimewa Kaum Betawi Tahun 2025 yang digelar di Museum M.H. Thamrin, Senen, Jakarta Pusat, pada Senin (15/12). Hasil kongres tersebut diharapkan mampu memperkuat persatuan masyarakat Betawi dalam satu wadah Lembaga Adat Betawi.

“Hari ini, saya bersyukur bisa hadir dan sekaligus menerima hasil Kongres Istimewa Kaum Betawi Tahun 2025. Kami mendapatkan saran dan masukan dari Kongres Istimewa ini yang akan segera ditindaklanjuti,” tuturnya.

Menurut Gubernur Pramono, pembentukan kelembagaan adat Betawi merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang telah menetapkan budaya Betawi sebagai budaya utama di Jakarta. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan adat menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda.

Meski lembaga adat Betawi secara formal belum terbentuk, Gubernur Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengarusutamakan budaya Betawi dalam berbagai kegiatan resmi. Ia mencontohkan, seluruh acara di Balai Kota Jakarta kini menampilkan identitas Betawi, termasuk penggunaan baju adat Betawi ujung serong bagi pria dan kebaya encim bagi perempuan dalam pelantikan pejabat eselon.

“Saya sebagai Gubernur DKI Jakarta berkomitmen tentang pemajuan budaya Betawi. Bahkan, di Balai Kota akan diramaikan dengan simbol-simbol utama yang menampakkan wajah Betawi. Papan-papan iklan, batas kota, gedung-gedung, juga menampilkan nuansa Betawi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menilai posisi Pemprov DKI sejajar dengan masyarakat Betawi. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi, Fauzi Bowo, untuk memimpin dan mengoordinasikan proses penguatan kelembagaan adat Betawi.

“Beliau (Fauzi Bowo) yang akan berunding dengan Saudara-saudara sekalian. Pemprov DKI tidak mencampuri urusan internal kaum Betawi. Kami terima hasil Kongres Istimewa ini,” terangnya.

Setelah tercapai kesepakatan seluruh kaum Betawi terkait struktur dan penamaan lembaga adat, Pemprov DKI akan mengawal serta mendukung agar lembaga tersebut memiliki kedudukan yang kuat, berwibawa, dan dihormati oleh semua pihak melalui penyusunan payung hukum yang jelas.

“Untuk itu, kami mendorong pemberian kepastian arah dan kelembagaan, termasuk penegasan posisi Lembaga Adat Betawi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi melalui proses perumusan yang inklusif bersama para pemangku kepentingan hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah,” jelasnya.

Gubernur Pramono menyebut Kongres Istimewa Kaum Betawi Tahun 2025 sebagai ruang aspirasi masyarakat Betawi dalam menyikapi posisi, peran, serta arah pemajuan budaya Betawi sebagai identitas kultural Jakarta. Melalui forum ini, ia meyakini kebudayaan Betawi dapat terus berkembang dan tetap dikenal oleh generasi muda.

“Pascakongres ini, saya berharap terbentuk kelembagaan Betawi yang profesional, kuat dan berwibawa, sehingga budaya Betawi tetap lestari, relevan dengan zaman, dan menjadi fondasi bagi Jakarta sebagai kota yang maju, inklusif dan berbudaya,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk terus mendukung seniman dan pelaku budaya Betawi guna memperkuat ekosistem kebudayaan. Proses pewarisan nilai budaya diharapkan terus berlanjut seiring dinamika perkotaan, dengan menjadikan budaya Betawi sebagai akar kultural Jakarta.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi, Fauzi Bowo, menyambut positif komitmen dan keputusan Gubernur DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa kaum Betawi telah bertekad untuk bersatu, hidup rukun, serta berperan aktif mendukung Jakarta sebagai kota global.

“Kami sudah menyampaikan kebulatan tekad untuk bersatu mendukung Jakarta sebagai kota global yang lebih maju ke depan di bawah kepemimpinan Bang Anung (Pramono Anung), Gubernur kita,” ujar Fauzi Bowo.