Komisi XI: Pengawasan DPR Diperlukan untuk Kendalikan Inflasi-Stabilisasi Harga

TODAYNEWS.ID – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai untuk menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan ekonomi nasional, terutama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) diperlukan fungsi pengawasan DPR melalui Komisi XI.

“Momentum libur Natal dan Tahun Baru selalu diikuti dengan peningkatan konsumsi. Karena itu, pengawasan DPR diperlukan agar kebijakan pengendalian inflasi dan stabilisasi harga benar-benar berjalan efektif di lapangan,” kata Misbakhun dalam keterangan yang diterima, Kamis (25/12/2025).

Baca Juga

2 hari  lalu

Jaga Inflasi dan Tumbuhkan Ekonomi, Pemprov Jateng Tingkatkan Kolaborasi dengan BI

7 Yunita

Ia menjelaskan bahwa fungsi pengawasan tidak berhenti pada tahap perumusan kebijakan dan penganggaran, tetapi mencakup evaluasi implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan ekonomi pada periode Nataru sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan otoritas dalam menjaga keseimbangan antara kelancaran konsumsi dan pengendalian inflasi.

“Stabilitas makroekonomi tidak boleh hanya bergantung pada niat baik kebijakan, tetapi harus dijaga melalui pengawasan yang konsisten dan terukur, terlebih pada periode dengan tekanan inflasi musiman seperti saat ini,” ujarnya.

Baca Juga

5 hari  lalu

Pertumbuhan Manufaktur Stagnasi, Komisi XI: Industri Kita Dipajaki di Hulu, Lalu Ditinggal Bertarung Sendiri di Hilir

7 Dhanis Iswara

Lebih lanjut, Misbakhun juga menekankan pengawasan DPR mengarah kepada tindakan untuk memastikan indikator makro ekonomi berdampak langsung pada penguatan ekonomi riil.

Komisi XI, kata Misbakhun, mengawal kebijakan yang berkaitan dengan daya beli masyarakat, kelancaran konsumsi domestik, serta perlindungan kelas menengah agar aktivitas ekonomi selama Nataru tetap terjaga tanpa memicu lonjakan harga.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup dilihat dari angka, namun kualitasnya harus tercermin dari kemampuan masyarakat menjaga daya beli dan menikmati momentum konsumsi secara wajar.

“Kepercayaan publik adalah modal utama stabilitas ekonomi dan itu hanya bisa dijaga melalui pengawasan yang tegas, konsisten, dan berbasis data,” ucap Anggota DPR dari Fraksi Golkar itu.

Misbakhun memastikan Komisi XI DPR RI terus memantau kebijakan ekonomi untuk terus berjalan di sisi pemerintah secara akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika musim serta berorientasi kepada stabilitas harga, hingga daya beli masyarakat tetap terjaga selama jangka menengah dan panjang.