Komisi X Serahkan Status Erick Thohir Sebagai Ketum PSSI ke FIFA

TODAYNEWS.ID – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, merespons soal ditunjuknya Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Ariotedjo yang sebelumnya terkena reshuffle.

Pasalnya kata Hetifah, Erick yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI berpotensi untuk melepaskan jabatan tersebut karena terbentur dengan aturan FIFA.

Baca Juga

5 hari  lalu

Dukung Target Presiden Bangun 500 Sekolah Rakyat, DPR Ingatkan Pentingnya Evaluasi

11 Dhanis Iswara

“Pak Erick juga sudah sampaikan, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan FIFA sebagai badan pengatur sepakbola dunia. Pak Erick juga berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi yang ditetapkan FIFA tersebut,” kata Hetifah, pada Kamis (18/9/2025).

Kata Hetifah, meski Statuta PSSI tidak secara eksplisit melarang adanya rangkap jabatan tersebut. Namun tetap harus merujuk kepada aturan FIFA sebagai badan pengatur sepak bola dunia.

“Statuta PSSI tidak secara eksplisit melarang seorang menteri untuk merangkap sebagai Ketum PSSI, karena persyaratan utama lebih berfokus pada kapabilitas pengelolaan sepak bola dan keselarasan dengan program FIFA,” ujarnya.

Baca Juga

5 hari  lalu

Enam Bank Ini Dikabarkan Terima Rp200 Triliun dari Menkeu Hari Ini

9 Dhanis Iswara

“Pak Erick pun selama menjadi Ketua Umum PSSI juga adalah Menteri BUMN,” tambahnya.

Kendati demikian, baik Kemenpora ataupun PSSI yang statusnya sebagai mitra kerja dari Komisi X DPR, Hetifah berpesan jangan sampai ada konflik kepentingan di dalam instansi tersebut.

“Yang penting adalah menghindari konflik kepentingan, yang bisa saja terjadi, khususnya dalam posisinya sebagai pembuat kebijakan pemerintah (Kemenpora) yang mengalokasikan anggaran dan sumber daya sekaligus sebagai pemimpin organisasi (PSSI) yang menjadi penerima manfaat dari kebijakan dan alokasi (anggaran) tersebut,” paparnya.

Pasalnya, jika sampai terjadi konflik kepentingan kata Hetifah, maka hal ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang lebih luas.

“Karena hal ini berpotensi menimbulkan bias, ketidakadilan, bahkan bisa saja akan ada tuduhan bahwa keputusan yang diambilnya lebih menguntungkan PSSI dibandingkan organisasi olahraga lainnya,” pungkasnya.

3 Total Count