Komisi X DPR Minta Program Kuliah Gratis Tetap Perhatikan Kualitas Lulusan

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan rencana pendidikan gratis, termasuk wacana kuliah gratis, harus diiringi dengan peningkatan mutu pendidikan.

Menurutnya, besarnya investasi pemerintah di sektor pendidikan harus sejalan dengan kualitas lulusan yang dihasilkan.

Baca Juga

18 jam  lalu

96% Aspirasi Diakomodasi DPR-Pemerintah, Serikat Pekerja Taruh Harapan Besar pada RUU Ketenagakerjaan

299 Akbar Budi

“Bagi kami, mutu pendidikan harus sejalan dengan besaran investasi yang dikeluarkan pemerintah. Semakin besar anggaran yang kita investasikan untuk pendidikan, tentu harapannya kualitas lulusan juga semakin baik,” kata Lalu Hadrian, Senin (5/10/2026).

Lalu Hadrian mengatakan pemerintah perlu melakukan pemetaan secara komprehensif terhadap kondisi dan karakteristik perguruan tinggi apabila serius merealisasikan program kuliah gratis.

Ia menilai setiap perguruan tinggi memiliki kapasitas dan karakteristik yang berbeda. Hal itu, kata dia, perlu menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan pendidikan tinggi.

Baca Juga

5 hari  lalu

Dikejar Target, Komisi II DPR Resmi Bentuk Panja RUU Pemilu

556 Dhanis

Menurutnya, perguruan tinggi negeri (PTN) saat ini terdiri atas PTN Satuan Kerja (PTN Satker), PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU), dan PTN Badan Hukum (PTN-BH).

“Kalau pemerintah benar-benar serius ingin melaksanakan program kuliah gratis, tantangannya adalah bagaimana melihat klaster perguruan tinggi kita hari ini. Ada PTN Satker, PTN-BLU, maupun PTN-BH, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kapasitas yang berbeda,” katanya.

Ia juga mengingatkan kebijakan kuliah gratis tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan jumlah mahasiswa yang diterima.

Menurutnya, pemerintah perlu memperhitungkan daya tampung, kualitas pembelajaran, ketersediaan dosen, fasilitas pendidikan, hingga kemampuan perguruan tinggi dalam mempertahankan standar akademik.

“Untuk mendapatkan kualitas atau mutu lulusan yang terbaik, harus ada kompetisi. Ketika ada kompetisi, tentu kuota perlu dibatasi dan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing perguruan tinggi,” ujarnya.

Lalu Hadrian menegaskan pembatasan kuota bukan bertujuan menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Pengaturan tersebut diperlukan agar perluasan akses tidak mengorbankan kualitas pendidikan.

Di sisi lain, ia meminta pemerintah turut memperhatikan keberlangsungan perguruan tinggi swasta (PTS).

Menurutnya, PTS merupakan bagian penting dalam ekosistem pendidikan tinggi nasional karena selama ini turut menampung mahasiswa sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.

“Jangan sampai kebijakan kuliah gratis justru membuat PTS kehilangan mahasiswa secara drastis. Kalau tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat membuat PTS mati suri,” kata Lalu Hadrian.