Komisi VIII DPR Pastikan Jamaah Haji Indonesia Tetap Berangkat Sesuai Koridor Jadwal

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam, menegaskan bahwa penyelenggaraan haji 2026 tetap berjalan meski saat ini kawasan Timur Tengah dilanda ketegangan akibat perang yang masih berlangsung antara Iran versus Amerika-Israel.

Hal itu disampaikan Aprozi dalam diskusi dialektika demokrasi dengan tema “Indonesia Dinilai Siap Hadapi Dampak Geopolitik Global” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Baca Juga

2 hari  lalu

Perkuat Kemitraan Kawasan, Bahlil Teken Tiga Perjanjian Indonesia-Korsel

67 Azis Arriadh

“Apalagi haji berdasarkan kesepakatan global umat Islam, bahwa haji adalah merupakan rukun Islam. Jadi negara-negara yang penduduknya Islam tentu menjaga keamanan, tetap menjalankan ibadah haji sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada,” kata Aprozi.

Menurutnya perang yang saat ini terjadi di Timur Tengah, bukan suatu hambatan untuk menyelenggarakan ibadah haji, khususnya bagi Indonesia untuk memberangkatkan calon jamaah haji maupun umroh

“Jadi tidak menjadi suatu hambatan Perang Timur Tengah terhadap pelaksanaan ibadah haji 2026 terhadap warga negara Indonesia yang akan melaksanakan, baik itu haji maupun umroh,” ujarnya.

Baca Juga

3 hari  lalu

Bea Cukai dan DJP Segel Kapal Wisata Berbendera Asing

70 Azis Arriadh

Legislator fraksi Partai Golkar itu menegaskan, bahwa Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah telah sepakat untuk memberangkatkan calon jamaah haji sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

“Oleh karenanya Komisi VIII bersama pemerintah tetap sesuai dengan koridor jadwal yang sudah ditetapkan, yang insya Allah pada tahun 2022 akhirnya akan datang, keberangkatan jamaah haji Indonesia akan menuju wilayah Arab Saudi, tetap diselesaikan,” jelasnya.

Meski begitu, pihaknya kata Aprozi, memberikan catatan serius apabila terdapat hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan calon jamaah haji Indonesia, maka keputusan tersebut berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan catatan, seandainya ada hal-hal yang sifatt krusial, sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2025 tentang haji, apabila disitu ada keadaan darurat, maka Presidenlah yang akan menentukan keadaan darurat keberangkatan haji republika Indonesia,” pungkasnya.