Komisi VII Dorong Generasi Muda Geluti Sektor UMKM untuk Atasi Masalah Pengangguran

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia, menyoroti masih tingginya angka pengangguran di Indonesia dan lesunya pasar kerja di awal tahun 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dilaporkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia sejak Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus sebesar 4,85 persen

Baca Juga

3 hari  lalu

Iran: Kami Tidak Akan Terlibat dalam Negosiasi Apa pun dengan AS

8 Dhanis Iswara

Chusnunia mengatakan salah satu faktor terjadinya kondisi tersebut dikarenakan pertumbuhan sektor manufaktur yang lebih lambat daripada pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya sektor manufaktur dapat menciptakan jumlah pekerja formal lebih banyak dibandingkan sektor lainnya, dengan total tenaga kerja formal sekitar 60% di sektor manufaktur.

Karena itu, ia mendorong para generasi muda yang masih menganggur untuk memanfaatkan program pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) untuk mengembangkan usahanya sebagai pelaku ekonomi kreatif.

Baca Juga

4 hari  lalu

Modus Baru TPPO, Komisi IX: Penegakan Hukum Perlu Terus Diperkuat

8 Dhanis Iswara

“Karenanya program pembiayaan KUR berbasis kekayaan intelektual (KI) pada tahun 2026 di sektor ekonomi kreatif agar dapat dimanfaatkan oleh anak-anak muda para pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan usaha,” kata Chusnunia, Sabtu (10/1/2026)

Terlebih menurutnya KURnya bisa sampai 500 juta rupiah yang diharapkan dapat mendorong mereka ke pasar nasional untuk terus didorong ke pasar global.

Selain pengembangan sektor ekonomi kreatif, perlu adanya penguatan kebijakan untuk menopang sektor UMKM yang terbukti efektif mengatasi masalah pengangguran di Indonesia.

Politisi PKB ini mengungkapkan bahwa sektor UMKM berhasil menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan memberdayakan masyarakat lokal, mendorong kewirausahaan, dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja baru.

“Realitasnya hari ini menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penampung tenaga kerja informal terbesar, namun dengan produktivitas yang rendah dan daya saing yang terbatas,” tambahnya.

Meski demikian Chusnunia mengingatkan bahwa membangun kewirausahaan di Indonesia tidak bisa sekadar mengandalkan slogan melainkan perlu intervensi nyata melalui pendidikan vokasi, inkubasi bisnis, akses pembiayaan yang inklusif, serta kebijakan yang mendorong UMKM agar mampu masuk dalam rantai pasok formal.

“Lewat intervensi kebijakan yang tepat kita berharap UMKM dapat benar-benar menjadi penggerak utama ekonomi, bukan sekadar penopang sementara di tengah keterbatasan lapangan kerja,” pungkasnya.