Komisi VI Minta Kemendag Perketat Pengawasan Terhadap Regulasi Baru Terkait Minyakita

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan, mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (MGR), khususnya Minyakita.

Nasim menilai regulasi tersebut merupakan langkah penting yang telah lama dinantikan dan sejalan dengan berbagai masukan Komisi VI DPR RI dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Baca Juga

1 bulan  lalu

Komisi I Minta Pemerintah dan Platform Digital Tertibkan Konten-konten Korban Bencana untuk Tujuan Komersil

41 Dhanis Iswara

“Permendag ini sangat aspiratif dan menjawab persoalan yang selama ini kami soroti. Regulasi ini sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat Komisi VI dengan Kemendag, terutama terkait penguatan peran negara dalam menjamin distribusi dan harga Minyakita,” kata Nasim, Selasa (16/12/2025).

Ia menyoroti penguatan peran Perum Bulog dan ID Food dalam regulasi terbaru tersebut sebagai kunci untuk memaksimalkan keterlibatan BUMN dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga Minyakita di masyarakat.

“Dengan diperkuatnya peran Bulog dan ID Food, negara hadir lebih nyata. Ini penting agar distribusi Minyakita tidak lagi dikuasai oleh mata rantai panjang yang rawan penyelewengan,” ujarnya.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Jawa Tengah Siap Sambut Jutaan Pelancong Saat Libur Nataru

82 Yunita

Nasim menegaskan, penerapan regulasi baru ini harus dibarengi dengan pengawasan ketat serta penindakan tegas terhadap pelanggaran di lapangan. Menurutnya, selama ini harga eceran tertinggi (HET) Minyakita kerap dilampaui.

“HET Minyakita hampir selalu berada di atas ketentuan. Harga di lapangan sering jauh dari HET Rp15.700 per liter. Dengan aturan ini, tidak boleh lagi ada toleransi terhadap pelanggaran,” tegasnya.

Selain itu, Nasim mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh distributor Minyakita yang saat ini beroperasi. Ia menilai Minyakita merupakan program pemerintah yang harus dijalankan sesuai tujuan awal.

“Seluruh distributor harus dievaluasi sesuai aturan yang berlaku. Minyakita adalah program pemerintah, bukan komoditas bebas yang bisa dipermainkan untuk kepentingan segelintir pihak,” katanya.

Nasim berharap fokus distribusi Minyakita dapat benar-benar dijalankan agar rantai distribusi lebih pendek dan harga di tingkat konsumen tetap terkendali.

“Minyakita ini program pemerintah untuk rakyat kecil. Jangan sampai ada lagi penyelewengan, permainan harga, atau distribusi yang melenceng dari tujuan awal. Regulasi sudah ada, sekarang tinggal keberanian dalam pengawasan dan penindakan,” pungkasnya.