Komisi V Minta Pemerintah Alihkan Sebagian Subsidi BBM Kendaraan Pribadi ke Transportasi Umum

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, meminta pemerintah berani mengalihkan sebagian subsidi BBM kendaraan pribadi untuk memperkuat subsidi operasional atau Public Service Obligation (PSO) angkutan umum.

Menurutnya langkah ini bertujuan agar tarif transportasi massal tetap terjangkau dan layanannya semakin luas, serta berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi.

Baca Juga

6 hari  lalu

Dasco Pastikan Pemerintah Tak Menaikan Harga BBM pada 1 April

73 Dhanis Iswara

“Jika terjangkau kami yakin transportasi publik akan jadi pilihan rasional masyarakat di tengah mahalnya biaya BBM,” kata Huda pada Senin (6/4/2026).

Lebih lanjut, Huda juga mengkritik tersendatnya pembangunan angkutan umum di berbagai kota besar akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Legislator dari Fraksi PKB itu pun mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersinergi menggenjot sistem Buy The Service (BTS).

Baca Juga

2 hari  lalu

BBM Subsidi Mulai Diperketat, DPR Tekankan Distribusi Tepat Sasaran

63 Dhanis Iswara

“Saat ini transportasi massal yang berjalan baik dan relatif terintegrasi hanya di Jakarta. Padahal kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, Palembang, sangat membutuhkan penanganan serius atas ketersediaan transportasi massal yang memadai,” tambahnya.

Langkah ini, lanjut Huda, harus dibarengi dengan kebijakan tegas dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi, instrumen manajemen parkir, penerapan ERP, maupun pembatasan tahun kendaraan di wilayah-wilayah tertentu.

“Langkah pembatasan ini tentu dilakukan dengan adanya penyediaan armada trasnportasi publik yang nyaman dan layak terlebih dahulu,” pungkasnya.