Komisi V DPR Desak Pemerintah Pastikan Pembayaran THR untuk Pengemudi, Kurir Hingga Ojol

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk mengawal ketat penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) atau Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi, kurir dan ojek online (ojol).

“Kami meminta Kemenaker berkoordinasi dengan Kemenhub untuk memastikan penyaluran THR tersebut dilakukan secara terbuka dan tanpa ada yang ditutup-tutupi,” ujar Sudjatmiko di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Baca Juga

1 hari  lalu

DPR Tolak Rencana Impor Mobil untuk Kopdes Merah Putih

65 Dhanis Iswara

Ia menegaskan bahwa proses penyaluran tahun ini harus berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna menjamin kesejahteraan pekerja sektor logistik berbasis aplikasi.

“Ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap hak mereka,” tegasnya.

Sudjatmiko menilai sinergi antara Kemenhub sebagai regulator transportasi dan Kemenaker sebagai pengawas perlindungan pekerja sangat krusial.

Baca Juga

8 jam  lalu

Komisi XII Khawatir Kesepakatan AS-RI Picu Kenaikan Harga BBM-LPG Nasional

9 Dhanis Iswara

Hal ini mengingat posisi pengemudi daring yang berada dalam skema kemitraan sering kali rentan terhadap ketimpangan kriteria penentuan maupun bonus besaran jika tanpa pengawasan ketat pemerintah.

“Kemenhub dan Kemanaker harus mempunyai indikator jelas yang harus ditaati oleh penyedia jasa aplikasi transportasi online dalam memberikan BHR kepada mitra mereka,” katanya.

Lebih lanjut, Legislator Dapil Jabar ini mengingatkan bahwa pemberian BHR yang mulai diatur sejak tahun lalu melalui Surat Edaran Menaker tidak boleh hanya menjadi simbolik kebijakan.

Ia pun mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tahun sebelumnya, terutama mencakup kriteria penerima dan transparansi bonus perhitungan agar lebih layak dan tepat sasaran.

“Harus ada evaluasi menyeluruh, termasuk soal besaran dan transparansi konfigurasinya. Negara harus hadir memastikan pengemudi dan kurir mendapatkan haknya secara layak dan adil,” tegasnya.

“Jangan sampai mereka hanya menjadi layanan tulang punggung tanpa mendapatkan penghargaan yang layak. Mereka harus merasakan BHR sebagai apresiasi atas kerja kerasnya, terutama menjelang Hari Raya ketika kebutuhan rumah tangga meningkat signifikan,” pungkasnya.