Komisi IX Tak Ambil Pusing soal Temuan 28 Yayasan SPPG Terafiliasi Partai Politik

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago, mengaku tidak mempersoalkan terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menemukan ada 28 yayasan Pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) yang terafiliasi dengan partai politik.

“Kalau bagi saya pribadi, tidak penting itu siapa yang mengusahakan. Sepanjang mereka bertanggung jawab dengan SPPG-nya, dan tidak ada yang menyalahi, tidak ada yang keracunan dan lain sebagainya, saya kira tidak ada masalah,” kata Irma kepada Wartawan di Kompleks, Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Baca Juga

5 hari  lalu

Libur Nataru Makin Seru, KAI Berikan Diskon Tiket KA Ekonomi Komersial

7 Yunita

Bahkan Irma yakin, seluruh Anggota Komisi IX DPR pun tak akan mempermasalahkan itu, karena yang terpenting ada bagaimana SPPG mampu mengelola dapur MBG secara benar dan bertanggung jawab.

“Jadi bagi kami di Komisi IX, siapapun yang mengusahakan SPPG tidak ada masalah, yang penting dia bertanggung jawab. Itu saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Irma, sebagaimana arahan Presiden Prabowo yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomu bahwa SPPG atau dapur MBG tidak boleh dikelola oleh korporasi besar.

Baca Juga

2 hari  lalu

Cegah Perkawinan Anak di Jateng, Nawal Yasin Perkuat Peran PKK Lewat “Pandu Cinta”

8 Yunita

“Kan sudah dibilang presiden bahwa ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya enggak boleh dong kalau itu dikelola oleh korporasi besar,” ujarnya.

“Kalau korporasi besar ya sama aja bohong. Artinya kan enggak ada pertumbuhan ekonomi yang berjalan juga di daerah. Karena masyarakat juga sama aja, yang megang juga korporasi-korporasi besar,” tambah Irma.

Sebab itu, kata Irma, jika SPPG ini dikelola oleh korporasi besar, maka tidak akan ada keterlibatan dari masyarakat setempat untuk bisa menjual bahan-bahan pangan hingga bekerja di dapur MBG.

“Tapi kalau yang megang semuanya korporasi, pasti kan korporasi langsung pergi ke penjual-penjual besar lagi. Dan itu pasti tidak akan melibatkan masyarakat umum. Kalau sekarang melibatkan masyarakat umum. Masyarakat umum punya kebun, dia setor ke pengumpul, pengumpul langsung ke SPPG. Itu yang sekarang berjalan,” pungkasnya.