TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyoroti masih banyaknya anak-anak di daerah tertinggal alami kekurangan gizi atau stunting.
“Kita menghadapi ironi,” kata dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Dia menyesalkan jargon penurunan stunting yang kerap digaungkan pemerintah. Namun, di sisi lain anak-anak di daerah tertinggal tidak tersentuh.
“Negara bicara soal bonus demografi, tapi anak-anak yang seharusnya jadi bonus malah terancam jadi beban karena kualitas SDM yang rendah,” jelas dia.
Nurhadi menilai, jika angka stunting tidak alami penurunan yang signifikan, hal itu menandakan bahwa negara gagal dalam memberikan perhatian.
“Kalau prevalensi stunting tidak turun signifikan, ini kegagalan besar negara,” ujar dia.
Tidak hanya itu saja, Nurhadi menyoroti tumpah tindih program intervensi gizi pada seribu hari pertama kehidupan (HPK) antara BKKBN dengan Kementerian Kesehatan.
Nurhadi mempertanyakan koordinasi antara BKKBN dengan Kementerian Kesehatan selama ini.
“Pertanyaan saya, apakah BKKBN punya skema koordinasi yang jelas?” tanya Nurhadi.
“Atau kita akan menyaksikan lagi praktek duplikasi anggaran yang boros?” tambah dia.
Nurhadi mengingatkan bahwa penggunaan anggaran harus dimaksimalkan dengan program-program yang menyentuh langsung ke masyarakat khususnya di daerah terpencil.
“aya ingin BKKBN menjamin setiap rupiah benar-benar sampai pada seribu HPK di desa terpencil,” pungkas dia.