Komisi IV Minta Perbaikan Sistem Tata Niaga Buntut Beras Oplosan
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. /Instagram @danieljohan_djTODAYNEWS.ID – Sebanyak 212 merek beras yang terbukti melakukan praktik oplos mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. Dia meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melakukan perbaikan pada sistem tata niaga produk pangan. Hal itu perlu dilakukan agar kasus serupa tidak terulang.
Daniel Johan meminta agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan beras oplosan ini. Sebab, jika tidak segera dituntaskan akan menimbulkan kepanikan dari masyarakat. “Jangan sampai berlarut-larut dan menimbulkan kepanikan pasar,” kata Daniel Johan saat rapar kerja (Raker) Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Rabu (16/7/2025).
Daniel juga meminta pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat dan konsumen terhadap produk pangan yang mereka beli. Apalagi, tren kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan dan produsen menurun. “Maka itu menjadi tantangan berat bagi pemerintah dan produsen,” jelas Daniel Johan.
Dia menduga bukan hanya beras, tetapi komoditas lain juga terjadi praktik oplosan. Maka dari itu, kasus tersebut tidak cukup hanya sekadar penegakan hukum, tetapi juga sebagai bahan evaluasi pada sistem tata niaga produk pangan.
“Jangan-jangan seluruh produk pangan kita di Indonesia oplosan. Kalau sekarang yang ketahuan kan baru beras. Jangan-jangan yang lain juga oplosan,” kata dia.
Untuk itu, dia mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi terhadap sistem tata niaga produk pangan. Daniel berharap, kasus oplosan tidak terjadi pada produk pangan yang lain, karena akan menimbulkan gejolak pasar dan betul-betul menurun kepercayaan masyarakat.
Bahkan, kata dia, sebelumya ditemukan praktik Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan. Oleh karenanya, dia tidak ingin praktik oplosan ini terulang kembali. “Kami berharap ini tidak terjadi lagi. Segera lakukan reformasi sistem tata niaga pangan kita,” harap Daniel Johan.
Seperti diberitakan, Kementan dan Satgas Pangan Polri mengungkap praktik pengoplosan beras. Hasilnya, 212 merek beras terbukti tidak sesuai standar mutu alias oplosan. Investigasi yang dilakukan pada periode 6 hingga 23 Juni 2025 ini mencakup 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi.
Sampel ini melibatkan dua kategori beras, yaitu premium dan medium, dengan fokus utama pada parameter mutu, seperti kadar air, persentase beras kepala, butir patah, dan derajat sosoh. Menurut temuan Kementan dan Satgas Pangan Polri, beras dioplos dengan mencampur beras premium dengan beras medium. Kemudian dijual dengan harga premium.
18 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
Tidak ada komentar