Komisi III Pastikan Draf Revisi KUHAP Ada di Situs Resmi DPR dan Tak Pernah Hilang
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Foto: IstimewaTODAYNEWS.ID – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, membantah bahwa draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak bisa diakses publik pada situs resmi DPR karena kerap mengalami down server.
Habiburokhman menjelaskan, meski website DPR selalu diserang hacker dan mengalami down, tetapi hal tersebut menurutnya tak berlangsung lama dan publik masih dapat mengakses informasi seputar parlemen.
“Kan cepet down website kita. Tapi, hanya tidak sampai 1 jam. Sudah diperbaiki kembali. Kemudian ada pemberitaan draf revisi KUHAP tidak ada, tidak bisa diakses,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Habiburokhman menegaskan draf revisi KUHAP sudah ada sejak 18 Februari 2025 dan tak pernah hilang dari situs resmi DPR.
“Nah, setelah kami cek ternyata semua draf itu ada, bisa diakses dan tidak pernah hilang dari website DPR,” ujarnya.
“Kami selalu mengupload, setiap upload segera mungkin setelah kami memperoleh dokumen tersebut. Jadi tidak tepat kalau dokumen itu dikatakan sempat hilang dan lain sebagainya. Dokumen draf,” tambahnya menegaskan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar, mengungkapkan bahwa laman situs resmi DPR kerap mengalami down hingga menyebabkan publik sulit mengakses halaman website tersebut.
Kata Indra, hal itu dikarenakan adanya upaya peretasan atau hacking, sehingga ketika publik ingin mengakses suatu dokumen atau draf terkait proses legislasi menjadi terhambat.
“Sangat sering, ratusan kali, bahkan ribuan kali, website DPR itu selalu ada upaya penyerangan-penyerangan,” kata Indra di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Hal itu tersebut diungkapkan Indra, guna merespons isu yang berkembang di publik soal sulitnya mengakses situs DPR untuk mengunduh draf atau dokumen terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.
Indra mengungkapkan, terlalu banyaknya serangan tersebut, membuat DPR memutuskan untuk mematikan server situs resmi mereka.
“Itu di-hack banyak sekali. Pada saat di-hack itu, kalau yang sudah banyak pada tingkat tinggi grafiknya, pilihan kami harus dimatikan,” ungkapnya.
“Kalau tidak dimatikan, kalau serangan itu berhasil masuk ke dalam itu, itu semua akan merusak semua sistem yang ada kami ini,” tambah Indra menjelaskan.
29 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
Tidak ada komentar