Komisi III Minta PPATK Dalami Aliran Dana Kasus Penipuan Online

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta, meminta kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk turun tangan menyelesaikan persoalan kasus penipuan online.

Hal itu disampaikan Parta dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kepala PPATK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Baca Juga

5 hari  lalu

Ditjen Hubud Perkuat Strategi Transportasi Udara dalam Rakorwil KOBU IV Bali

89 Azis Arriadh

Legislator Dapil Bali itu mengatakan maraknya laporan kasus penipuan online dalam kurun waktu belakangan ini sudah pasti banyak diterima oleh PPATK.

Karena itu kata Parta, PPATK seharusnya bisa masuk ke ranah itu untuk menyelidiki aliran dana dari praktik penipuan online yang sudah pasti memiliki bukti transaksi.

“Kepala PPATK dan jajaran pasti sudah sering mendapatkan laporan soal penipuan online. Saya ingin menyampaikan menurut logika saya seharusnya PPATK bisa masuk ini, kenapa? Karena nyaris sebagian besar penipuan online ini ada jejaknya,” kata Parta di ruang rapat Komisi III DPR.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Wali Kota Semarang Tegaskan Tak Ada Jual Beli Jabatan dalam Pengangkatan Direksi BUMD

100 Yunita

“Karena pada umumnya melalui mekanisme transfer, baik perorangan maupun badan, ada jejak transaksi,” tambah Parta.

Lebih lanjut, Politisi PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan sudah banyak masyarakat yang menjadi korban dan telah melaporkan kepada pihak kepolisian dan perbankan, tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban yang jelas. Terutama terkait dengan pengembalian uang masyarakat yang menjadi korban dari praktik penipuan online tersebut.

“Namun masyarakat yang telah tertipu sudah lapor polisi, lapor perbankan tetapi tetap juga uangnya tidak pernah kembali, jawabannya susah selanjutnya jawabannya rahasia perbankan, pada akhirnya tidak ada yang kembali,” ungkapnya.

Atas kondisi ini kata Parta, citra aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian bahkan mungkin juga PPATK di mata masyarakat menjadi menurun.

“Ini menyebabkan menurunnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan begitu juga barang kali dengan PPATK,” kata Parta.

Untuk itu, Parta mendorong kepada PPATK untuk lebih menggencarkan penyelidikan terhadap kasus penipuan online, sehingga tak ada lagi korban yang dirugikan.

“Saya ingin menyampaikan PPATK lebih intens, lebih respons terkait dengan persoalan penipuan online,” pungkasnya.