Komisi III: Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Pajak Harus Dipulihkan

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, meminta negara untuk segera memulihkan kepercayaan publik terhadap instansi pajak.

Menurutnya hal ini penting untuk dilakukan usai KPK mengungkap adanya kasus korupsi dugaan suap yang melibatkan pegawai KPP Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan telah menyakiti rakyat.

Baca Juga

5 hari  lalu

Pilkada Melalui DPRD: Menguji Konsistensi Demokrat

18 Akbar Budi

“Kepercayaan publik terhadap institusi pajak hanya bisa dipulihkan jika negara hadir dan benar-benar serius memberantas korupsi,” tegas Abdullah, Rabu (14/1/2026).

Pasalnya kata Abdullah, kasus korupsi di lingkungan pajak bukan kali pertama terjadi. Menurut kasus korupsi di instansi tersebut terus berulang sampai kini.

Untuk itu, Legislator Fraksi PKB ini pun mendukung langkah KPK untuk mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dan membuka jaringan korupsi yang lebih luas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Baca Juga

1 hari  lalu

DJP Hormati Penggeledahan KPK Terkait Dugaan Suap Pengaturan Pajak

10 Afrizal Ilmi

“Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu,”

Legislator asal Dapil Jawa Tengah VI itu juga meminta Kementerian Keuangan terbuka dan kooperatif dalam kasus tersebut.

“Tidak boleh ada pihak yang berusaha menutup-nutupi kasus tersebut,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor pajak wilayah Jakarta Utara (Jakut), pada Sabtu (10/1/2026).

Dalam OTT tersebut, KPK menangkap beberapa orang pegawai pajak dan juga pihak wajib pajak, serta menyita uang senilai ratusan juta dan valas.

“Beberapa pegawai pajak dan beberapa dari pihak WP (wajib pajak),” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (10/1/2026).

KPK telah menetapkan 5 orang tersangka terkait kasus suap pengurangan nilai pajak pada KPP Madya Jakarta Utara. KPK menyebut dugaan kebocoran pajak dalam kasus ini hampir Rp 60 miliar.

KPK juga telah menyita sejumlah dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), dan uang tunai saat menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jakarta Selatan, Selasa (13/1).