Komisi II Tak Masalah Jika Revisi UU Pemilu Dibahas pada Masa Sidang Selanjutnya
Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas. Foto: GesuriTODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, menyampaikan jika pembahasan revisi UU Pemilu dilakukan melalui metode kodifikasi atau Omnibus Law pada masa sidang DPR selanjutnya.
Sebagaimana diketahui, pada Rapat Paripurna ke-23 DPR masa sidang IV 2024-2025 menyetujui agar kodifikasi dan kompilasi Undang-Undang (UU) Paket Pemilu dan Partai Politik masuk dalam Peraturan DPR tentang Rencana Strategis (Renstra) DPR 2025-2029.Menurut Giri, pembahasan revisi UU Pemilu tergantung pimpinan DPR.
“Ya kalau pimpinan mau bahas mulai masa sidang depan dibahas bisa saja, tidak masalah. Itu tergantung pimpinan,” ujar Giri usai menjadi narasumber dalam acara diskusi di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Kendati demikian, kata Giri, cepat atau lambatnya pembahasan revisi UU Paket Pemilu dan Partai Politik juga tergantung kesiapan pemerintah.
“Di satu sisi kita harus menghitung conterpart-nya pemerintah bagaimana. Pemerintah sudah siap belum? Kalau pemerintah belum siap juga kita tidak bisa dong,” ujarnya.
“Ya, kan gini. Kalau walaupun hak inisiatif DPR, kita kasih draft dia (pemerintah) belum balasin draft kita kan tidak bisa juga. Jadi artinya tergantung kesiapan pimpinan arahnya ke mana kemudian pemerintahnya juga bagaimana,” tambah Giri.
Giri menjelaskan, UU Paket Pemilu dan Partai Politik juga sudah mulai dikaji oleh Badan Pengkajian DPR. Tetapi dengan adanya putusan MK yang memisahkan Pemilu Nasional dan Daerah maka akan dilakukan pengkajian ulang.
“Karena yang jelas di badan pengkajian DPR sudah mulai mengkaji dan membahas hanya saja diskusinya masih sistem pemilu, threshold, dan lain-lain. Tiba-tiba berubah jadi pemisahan daerah dan nasional, tentunya kan butuh pengkajian ulang,” pungkasnya.
16 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
Tidak ada komentar