Komisi II Minta Program Retreat Dievaluasi Menyusul Maraknya Kepala Daerah Terjaring OTT KPK

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya, menilai maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah merupakan indikator serius kegagalan pelatihan kepemimpinan di tingkat daerah.

Menurut Indrajaya, berulang kali OTT terhadap kepala daerah menunjukkan bahwa proses pelatihan integritas pejabat publik belum menyentuh dimensi moral yang paling mendasar.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Bahtra Bela Masyarakat Sultra yang Jadi Korban Penipuan Travel Umrah

78 Dhanis Iswara

“Gelombang OTT ini adalah indikator kegagalan pelatihan kepemimpinan daerah. Berulangnya operasi tangkap tangan menunjukkan bahwa pelatihan integritas pejabat publik belum menyentuh aspek moral yang paling mendasar,” ujar Indrajaya, Selasa (10/3/2026).

Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap program retret kepala daerah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, retret tersebut pada dasarnya memiliki tujuan baik sebagai forum konsolidasi nasional, namun maraknya kasus OTT menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas substansi pembinaannya.

Baca Juga

5 hari  lalu

Mandek 22 Tahun di Senayan, Legislator PDIP Bakal Kawal Pembahasan RUU PPRT

112 Dhanis Iswara

“Retreat kepala daerah perlu dievaluasi secara serius. Bertujuan baik sebagai forum konsolidasi nasional, tetapi maraknya OTT menunjukkan kita perlu menilai kembali apakah materi retret benar-benar membentuk integritas atau hanya menjadi agenda simbolik,” ujarnya.

Legislator dari Fraksi PKB itu menegaskan bahwa penanaman nilai moral harus menjadi prioritas utama dalam pembinaan pejabat publik.

Ia menilai pendekatan kedisiplinan, latihan fisik, atau metode semi-militer boleh saja menjadi bagian dari pelatihan, tetapi tantangan utama kepemimpinan di era pemerintahan digital justru terletak pada penggunaan etika kekuasaan.

Ia juga menilai sejumlah kasus yang muncul di belakangan menunjukkan lemahnya proses kaderisasi politik sebelum seseorang maju menjadi kepala daerah.

Indrajaya menyinggung pernyataan Nadia Arrafiq, bupati Pekalongan yang terjaring OTT KPK yang mengaku tidak memahami aturan karena latar belakang sebagai artis setelah terjaring OTT KPK.

“Pernyataan tersebut menunjukkan kegagalan serius dalam proses kaderisasi politik. Partai politik seharusnya menjadi kepemimpinan sekolah yang memastikan calon kepala daerah memahami tata kelola pemerintahan, etika jabatan, dan hukum administrasi negara,” tegasnya.

Lebih lanjut, Indrajaya menilai gelombang OTT yang terus terjadi menunjukkan bahwa masalah integritas belum menyentuh akar budaya. Ia menekankan bahwa pendekatan penegakan hukum semata tidak cukup untuk menegakkan integritas pejabat publik.

Ia pun kemudian menjelaskan perbedaan konsep sosial antara budaya bersalah dan budaya malu. Menurutnya, banyak negara Barat dipengaruhi oleh budaya rasa bersalah (guilt culture), sementara di Jepang berkembang kuatnya budaya malu (shame culture) yang menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif.

“Di Jepang, pelanggaran etika terhadap apa pun dapat memicu tekanan sosial yang besar. Banyak pejabat memilih untuk membatalkan diri bahkan sebelum proses hukum berjalan karena merasa malu kepada publik,” jelasnya.