Komisi II Minta Penerapan Kebijakan WFH Dievaluasi Setiap Bulan

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas, meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi secara rutin jika kebijakan work from home (WFH) atau kerja dari rumah diberlakukan guna melakukan penghematan energi.

Sebab kata Giri, jika penerapan kebijakan tersebut nantinya tidak efektif atau tidak mencapai tujuan sebenarnya untuk menghemat penggunaan energi maka kebijakan WFH harus dibatalkan.

Baca Juga

3 hari  lalu

Kelangkaan LPG 3 Kg Terulang pada Momentum Lebaran, Legislator: Distribusi Harus Dibenahi

79 Dhanis Iswara

“Kebijakan WFH ini harus dievaluasi secara mendalam setiap bulan agar efektivitasnya benar apa tidak. Kalau tidak efektif ya dibatalkan saja,” kata Giri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Sebab kata Giri, jangan sampai penerapan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta justru menurunkan produktivitas kerja di setiap instansi.

“Tapi intinya kebijakan WFH kita mau melakukan penghematan BBM, tapi jangan sampai penghematan BBM yang kita mau lakukan ini akan menjadi menurunkan produktivitas nasional secara umum,” ujarnya.

Baca Juga

5 hari  lalu

Antisipasi Dampak Krisis Global, DPR Dorong Kaji Ulang Semua Program Pemerintah

80 Dhanis Iswara

“Tapi kalau efektif ya teruskan. Tapi intinya jangan sampai kita mau menghemat BBM tapi menurunkan produktivitas nasional yang menyebabkan turunnya ekonomi Indonesia,” tambah Giri menegaskan.

Menurutnya evaluasi setiap bulan sangat penting dilakukan pemerintah guna mengetahui seberapa besar penggunaan energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) selama kebijakan WFH diterapkan.

“Pemerintah harus mengevaluasi tiap bulan. Berapakah BBM yang dihemat? Apakah produktivitas nasional berkurang?” kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.

“Nah ini harus kita pantau terus agar penghematan BBM memang benar-benar bisa terwujud tanpa mengurangi produktivitas nasional secara umum,” pungkasnya.