Komisi II DPR Tekankan KPU-Bawaslu Giatkan Pendidikan Pemilih di Masa Non Tahapan
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan. Foto: Dok Fraksi PKS. TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan, menekankan kepada penyelenggara pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menggencarkan pendidikan pemilih.
Menurutnya pendidikan pemilih pasca Pemilu dan Pilkada 2024 penting dilakukan sebagai langkah strategi menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
“Proses pendidikan politik warga negara tidak boleh berhenti setelah proses pemungutan suara selesai,” kata Aher, dikutip, Selasa (28/10/2025).
“Demokrasi bukan hanya soal memilih, tetapi juga tentang mengawasi dan mendidik diri sendiri untuk memilih lebih baik di masa depan,” tambahnya.
Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menilai bahwa meskipun tingkat partisipasi nasional pada Pemilu 2024 mencapai sekitar 82 persen, kualitas pilihan politik masyarakat masih perlu ditingkatkan.
Pasalnya, sejumlah isu krusial pasca pemilu, seperti polarisasi di media sosial, praktik politik uang, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara masih menjadi perhatian serius.
“Partisipasi tinggi tidak selalu berarti pilihan yang rasional. Masih banyak pemilih yang terpengaruh oleh hoaks, emosi politik, dan minim literasi terhadap visi-misi calon,” beber politikus PKS itu.
Sebab itu, kata Aher, penting bagi KPU dan Bawaslu untuk menggiatkan pendidikan pemilih di masa non tahapan.
“Inilah alasan mengapa pendidikan politik berkelanjutan sangat penting. Demokrasi digital menuntut kecerdasan digital juga,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Lebih lanjut, Aher menjelaskan untuk mengatasi tantangan pemilih pasca Pemilu dan Pilkada 2024, perlu dilakukan strategi penguatan literasi politik kepada pemilih.
“Setiap warga negara adalah guru demokrasi bagi lingkungannya. Pendidikan pemilih pasca Pemilu merupakan investasi jangka panjang bagi demokrasi kita,” tuturnya.
“Oleh karena itu, perlu dilakukan program-program konkret seperti Forum Demokrasi Desa/Kelurahan, Sekolah Demokrasi Digital, Podcast Pemilih Muda, hingga Gerakan Cek Janji Politik yang bertujuan menumbuhkan budaya politik rasional dan partisipatif,” demikian Aher menambahkan.
3 Total CountPos terkait
Berita Favorit
