Komisi II Dorong KPU-Bawaslu Gencarkan Program Pendidikan Politik

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, mendorong KPU dan Bawaslu untuk mengencangkan kegiatan-kegiatan pendidikan politik pemilih untuk rakyat meski tak ada momentum pemilu.

“Saya harapkan agar kawan-kawan baik KPU-Bawaslu membuat perencanaan baru dalam mengisi waktu kosong ini jangan sampai kosong,” kata Giri dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU-Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Baca Juga

5 hari  lalu

Gerindra Sebut Masih Kaji Lebih Jauh Putusan MK Pisah Pemilu Nasional dan Daerah

58 Gibran Negus

Sebab menurutnya, jika tak ada program atau tahapan di masa tak ada momentum pemilu, maka anggaran yang didapat KPU dan Bawaslu akan berkurang.

“Sehingga ini menjadi alasan kepada pemerintah Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk memberikan anggaran yang cukup kepada KPU dari Bawaslu,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan, jangan sampai ke depan KPU dan Bawaslu tak memiliki kegiatan sehingga berpengaruh pada turunnya anggaran.

Baca Juga

3 hari  lalu

Komisi V Bakal Panggil Kemenhub Buntut Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya

60 Akbar Budi

“Nah, ini kan jadi masalah sebaiknya kita buat program, kita buat sesuatu pada kawan-kawan ini agar setahun ke depan ini, tahun ini dan tahun depan mereka benar-benar punya aktivitas,” ucapnya.

“Nah, ini mungkin yang ingin saya sampaikan pada KPU dan Bawaslu terutama di KPU hati-hati ini kalau enggak ada kegiatan, enggak ada programnya nanti dibuat seperti ini Bappenas memfloating anggarannya sama dengan tahun 2025 tidak ada penambahan, malah pengurangan,” tambahnya.

Untuk itu, Giri pun mengajak kepada KPU dan Bawaslu untuk sama-sama menyusun program yang benar-benar bermanfaat dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih.

“Harus kita rancang bahwa ini ada kegiatan dalam masa tunggu ini agar apa, agar KPU dan Bawaslu benar-benar bermanfaat terutama dalam hal melakukan sosialisasi kepada pemilih untuk mengingatkan bahwa gunanya untuk Pemilu,” tuturnya.

“Jangan sampai nanti mau tahun terakhir baru seakan-akan yang namanya pendidikan politiknya ini baru gila-gilaan. Nah harusnya tetep diatur ritmenya mulai dari tahun 2006-2027 puncaknya di 2028 agar terus menjadi mesin yang bagus berkesinambungan,” pungkasnya.

19 Total Count