Komisi I Minta Pemerintah dan Platform Digital Tertibkan Konten-konten Korban Bencana untuk Tujuan Komersil

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi I DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, menyoroti meningkatnya konten-konten tidak etis yang beredar di media sosial, terkait video dan foto anak-anak yang menjadi korban bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Sumatera.

Mahfudz mengungkapkan, beredarnya konten dugaan penyelewengan narasi di akun-akun media sosial untuk tujuan komersial harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Baca Juga

2 hari  lalu

DPR Minta Polisi Usut Tuntas Penyebab Kebakaran Kantor Terra Drone yang Sebabkan 22 Orang MD

5 Dhanis Iswara

Menurutnya ketegasan dari pemerintah dan platform digital dalam menjaga tata kelola informasi sangat diperlukan dalam situasi di tengah darurat bencana seperti ini.

“Di tengah situasi darurat, arus informasi yang liar bisa memperburuk keadaan. Perlindungan anak dan keluarga terdampak harus menjadi prioritas, termasuk mencegah penyebaran foto atau data pribadi korban tanpa persetujuan pihak terkait,” ujar Mahfud, pada Sabtu (13/12/2025).

Mahfudz menegaskan bahwa penyelenggara platform harus meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan pengguna, terutama setelah penerbitan PP TUNAS terkait perlindungan anak digital.

Baca Juga

4 hari  lalu

Wanti-wanti Lonjakan Pengangguran Pasca Bencana Sumatera, Komisi VII Dukung Percepatan Pemulihan UMKM

7 Dhanis Iswara

“Platform harus responsif menurunkan konten hoax dan berbahaya. Kita tidak boleh membiarkan algoritma mengorbankan keselamatan publik demi klik,” tegasnya.

Legislator Fraksi PKS itu juga meminta masyarakat menjaga etika digital saat membagikan informasi mengenai bencana.

Menurutnya, distribusi konten yang tidak akurat atau bersifat sensasional dapat mengganggu operasi kemanusiaan dan menciptakan kepanikan.

“Sebaiknya jangan jadikan bencana sebagai bahan sensasi. Verifikasi sebelum membagikan apa pun, dan pastikan informasi berasal dari sumber resmi,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah dan aparat penanggulangan bencana perlu memperkuat kanal komunikasi resmi agar masyarakat tidak bergantung pada informasi liar, terlebih dengan adanya AI hari ini membuat orang mudah memanipulasi foto dan video untuk memperkeruh suasana.

Menurutnya, informasi resmi harus tersedia dengan cepat, jelas, dan mudah diakses untuk memotong ruang gerak hoaks.

“Kita butuh arus informasi yang terkelola, bukan yang memperkeruh situasi. Pemerintah harus hadir di ruang digital setegas di lapangan,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa Komisi I DPR RI akan mendorong penguatan koordinasi antara kementerian, lembaga keamanan siber, dan regulator penyiaran untuk memastikan ruang digital tetap aman selama masa bencana.

Ia menyebut bahwa perlindungan anak harus menjadi batu pijakan utama dalam kebijakan digital nasional.

“Kami ingin memastikan setiap regulasi benar-benar berdampak. Tidak boleh ada celah bagi eksploitasi dan disinformasi di tengah situasi rentan seperti ini,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Mahfudz mengajak masyarakat untuk fokus pada aksi kemanusiaan yang nyata, seperti membantu distribusi logistik serta berdonasi melalui saluran resmi.

“Kebersamaan kita diuji pada masa krisis. Dengan etika digital yang baik, kita bisa menjaga martabat korban sekaligus membantu mempercepat upaya penyelamatan,” pungkasnya.