KKP Mau Utang, Legislator: Ini Patut Dipertanyakan

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, memberikan pesan moral kepada Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait rencana pinjaman atau utang luar negeri untuk mendanai proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS).

Ia menilai, langkah tersebut sangat tidak relevan di tengah kondisi ekonomi nasional dan keuangan negara yang belum stabil.

Baca Juga

12 jam  lalu

Komisi II Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi pada Pilkada Ulang dan PSU di 5 Daerah

34 Dhanis Iswara

Menurut Firman, penggunaan pinjaman luar negeri untuk proyek yang melibatkan kapal-kapal asing justru berpotensi memperburuk kondisi ekonomi Indonesia.

“Alih-alih melakukan efisiensi, pemerintah justru mengambil pinjaman luar negeri. Ini patut dipertanyakan,” kata Firman dalam Rapat Kerja bersama Menteri KKP Wahyu Sakti Trangono, dikutip Jumat (11/07/25).

Ia menguraikan sejumlah alasan mengapa langkah tersebut dinilai tidak tepat. Pertama, ia menilai ketergantungan pada teknologi asing justru akan menghambat pengembangan industri maritim dalam negeri.

Baca Juga

4 hari  lalu

Komisi II Tak Masalah Jika Revisi UU Pemilu Dibahas pada Masa Sidang Selanjutnya

50 Dhanis Iswara

“Pinjaman luar negeri untuk kapal luar negeri bisa membuat Indonesia semakin bergantung pada teknologi asing. Ini berbahaya karena akan memperlambat pertumbuhan industri maritim nasional,” jelasnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa pinjaman luar negeri biasanya disertai biaya tinggi, termasuk bunga dan biaya administrasi, yang berpotensi membebani keuangan negara.

“Ditambah lagi, proyek yang butuh waktu implementasi lama, seperti tiga tahun, rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan politik yang bisa mengganggu kelangsungan proyek,” tegas Firman.

Ia juga menyoroti dampak pinjaman tersebut terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pinjaman luar negeri dapat mempengaruhi pagu anggaran. Sehingga, membatasi ruang fiskal untuk program-program strategis lainnya,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Firman menegaskan, dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan mengambil pinjaman luar negeri.

“Apakah benar-benar relevan atau justru kontraproduktif? Ini harus jadi bahan pertimbangan serius,” pungkasnya.

Sebab kata Firman, Jika pinjaman hutang luar negeri ini terealisasi maka DPR RI wajib melakukan pengawasan secara ketat, akan penggunaan pinjaman tersebut agar tetap sasaran, dan tidak menjadi beban karena mainan para broker.

“Kita tidak inggin para broker menjadi beban dalam utang luar negeri,” tutupnya.

41 Total Count