Kinerja DPR Dinilai Tak Sebanding dengan Anggaran yang Didapat
Peneliti Seknas FITRA Bernard Allvitro. Tangkapan Layar Zoom Meeting TODAYNEWS.ID – Seknas FITRA menyoroti kinerja kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dinilai tak sebanding dengan anggaran dan fasilitas yang didapatkan.
Hal itu disampaikan, Peneliti Seknas FITRA Bernard Allvitro, dalam kegiatan media briefing melalui zoom bertajuk Anggaran DPR RI: Antara Fungsi Konstitusi dan Kemewahan Personal, Minggu (24/8/2024).
“FITRA menilai alokasi anggaran fungsi legislasi DPR yang besar tidak sebanding dengan kinerjanya,” kata Bernard.
Menurutnya penilaian FITRA ini terbukti berdasarkan data per Agustus 2025, bahwa dari 47 RUU baru 4 yang diselesaikan DPR, sementara 2 diantaranya masih dibahas, dan 5 baru masuk dalam penyusunan, dan 34 lainnya hanya terdaftar.
Padahal kata Bernard, banyak produk Undang-Undang (UU) DPR yang pada akhirnya digugat Judicial Review (JR) di MK.
“Banyak UU yang dihasilkan justru digugat melalui Judicial Review di MK,” ucapnya.
Lebih lanjut, dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2025: penyusunan UU usulan DPR oleh Komisi mencapai Rp76,12 miliar (Rp6,92 miliar/volume).
“Usulan DPR lewat Baleg, Pansus, Perorangan Rp26,29 miliar (Rp4,38 miliar/volume). Usulan Pemerintah oleh Komisi Rp35,66 miliar (Rp3,24 miliar/volume), dan oleh Baleg/Pansus Rp11,47 miliar (Rp3,82 miliar/volume),” sambungnya.
Untuk itu, FITRA menilai, dengan anggaran besar yang didapatkan oleh DPR seharusnya produk UU yang dihasilkan semestinya berkualitas dan tak ada lagi gugatan ke MK.
“Anggaran besar seharusnya melahirkan produk legislasi berkualitas tanpa banyak JR. Setiap JR dikabulkan menambah beban anggaran lewat mekanisme RUU kumulatif terbuka (2025: Rp17,91 miliar untuk 14 volume),” bebernya.
“Banyak UU dinilai tidak mewakili rakyat, seperti UU BUMN dan UU Minerba,” tambahnya.
Maka dari itu, FITRA menilai sudah waktunya masyarakat tahu soal penggunaan anggaran DPR dalam membahas 1 RUU yang bisa memakan angka hingga miliaran rupiah.
“Publik berhak tahu detail penggunaan anggaran, misalnya 1 RUU oleh Komisi dialokasikan Rp6,9 miliar. Pertanyaan publik: apakah anggaran benar-benar dipakai meningkatkan kualitas legislasi, atau justru habis untuk studi banding dan perjalanan ke luar negeri?” pungkasnya.
328 Total CountPos terkait
Berita Favorit
