Ketua DPR Pastikan Tindaklanjuti Tuntutan Buruh Soal RUU Ketenagakerjaan

TODAYNEWS.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani, menyatakan bakal menindaklanjuti tuntutan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR Jakarta, pada hari ini, Senin (22/9/2025).

“Aspirasi yang disampaikan oleh mereka tentu saja akan dilaksanakan dengan baik,” kata Puan usai menerima perwakilan buruh di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/9).

Baca Juga

1 hari  lalu

Presiden Prabowo Hadiri Expo 2025 Osaka, Indonesia Kantongi Investasi 23,8 Miliar Dolar AS

12 Dhanis Iswara

Puan menyatakan bahwa DPR sangat terbuka untuk menerima aspirasi atau masukan-masukan terkait dengan RUU Ketenagakerjaan.

“Terkait dengan masukan-masukan Undang-Undang Ketenagakerjaan, kami DPR RI juga akan membuka diri untuk menerima masukan-masukan tersebut,” ucapnya.

Kata Puan, masukan-masukan tersebut nantinya sebagai meaninngful participation yang akan dimulai besok, pada Selasa 22 September 2025 yang akan diterima oleh Komisi IX, kemudian dilanjutkan melalui panitia kerja (Panja).

Baca Juga

1 hari  lalu

Presiden Prabowo Hadiri Expo 2025 Osaka, Indonesia Kantongi Investasi 23,8 Miliar Dolar AS

12 Dhanis Iswara

“Selanjutnya akan diteruskan dengan meaningful participation dengan teman-teman yang lain atau elemen masyarakat yang lain terkait dengan undang-undang Ketenagakerjaan dikaitkan dengan putusan-putusan MK yang memang sudah ada,” demikian Puan menambahkan.

Sebelumnya, Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, meminta agar DPR dan pemerintah segera membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

“Keputusan MK nomor 168 tahun 2024 memberi waktu 2 tahun. Nah, ini sudah 1 tahun dari tahun 2024 tapi belum ada pembahasan. Oleh karena itu kami mau minta waktu yang tersisa 1 tahun harus selesai RUU Ketenagakerjaan,” kata Said di Jakarta, Selasa (22/9).

Lebih lanjut, kata Said, apabila tuntutan tersebut tak segera diindahkan oleh DPR dan pemerintah, maka pihaknya siap mengerahkan massa yang lebih besar untuk mengepung DPR.

“Aksi ini adalah aksi lanjutan dari aksi sebelumnya dan akan terus diperbesar bila pemerintah tidak mengindahkan tuntutan dari pada aksi ini,” pungkasnya.

2 Total Count