KemenPANRB: Pemindahan Narapidana Antarnegara Butuh Kolaborasi

TODAYNEWS.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendukung langkah pemerintah yang tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara.

Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, mengatakan RUU tersebut nantinya bakal dapat menjamin kepastian hukum dan hak bagi narapidana yang menjalani pidana lintas yurisdiksi negara.

Baca Juga

18 jam  lalu

Panggil Sejumlah Menteri ke Hambalang, Presiden Prabowo Tegaskan Bakal Menindak Tambang Ilegal

31 Dhanis Iswara

“Pada prinsipnya Kementerian PANRB memahami dalam pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara membutuhkan kolaborasi serta keterkaitan kewenangan antar kementerian dan lembaga,” ujar Purwadi dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

Purwadi menjelaskan, mengenai pembentukan Satuan Tugas dalam RUU tersebut sebaiknya tidak diatur secara kaku, melainkan diatur dalam peraturan turunannya.

“Hal tersebut agar memberikan fleksibilitas bagi Presiden dalam melakukan penguatan peran Satuan Tugas,” ujarnya.

Baca Juga

3 hari  lalu

Wamenko Polkam Pastikan Perayaan HUT ke-80 RI Berjalan Aman dan Lancar

44 Afrizal Ilmi

Kata Purwadi, pada dasarnya, mekanisme atau proses pemindahan narapidana bersifat dinamis yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan dinamika perkembangan.

“Terlebih hal ini menyesuaikan dengan prinsip hukum yang berlaku di setiap negara,” ucapnya.

Oleh karena itu, Kementerian PANRB memberikan saran agar pencantuman norma dalam mekanisme pemindahan narapidana antarnegara tidak diatur secara teknis dan spesifik, khususnya berkaitan dengan peran dan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga.

“Sehingga memudahkan penyesuaian mekanisme atau proses pemindahan narapidana apabila terdapat perkembangan di masa yang akan datang,” ungkap Purwadi.

“Pengaturan lebih rinci mengenai mekanisme pemindahan narapidana antarnegara bisa dituangkan dalam aturan turunannya, misalnya menyusun Peraturan Pemerintah,” tambahnya.

Untuk itu, Purwadi menegaskan, penyusunan RUU ini adalah salah satu bentuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni dalam reformasi hukum.

“Kementerian PANRB menyampaikan apresiasi atas kerja koordinatif dalam penyusunan RUU ini dalam rangka menjamin kepastian hukum,” pungkas Purwadi.

15 Total Count