Kemenhub Tegaskan Dukungan Penuh Audit BPK 2025

TODAYNEWS.ID – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan kesiapan penuh dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI yang berlangsung Kamis (5/2) di Kantor Kemenhub, Jakarta, sebagai tahapan awal audit keuangan negara yang dijalankan secara terstruktur dan profesional.

”Kami memandang pemeriksaan BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab,” ujar Menhub Dudy.

Karena itu, Menhub Dudy berharap Kemenhub kembali mampu mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sejak 2013 hingga 2024, Kemenhub konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut dalam laporan keuangannya.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemenhub dan menjadi amanah besar yang harus terus kami jaga. Kami berharap melalui pemeriksaan Tahun Anggaran 2025 ini, capaian tersebut dapat kembali dipertahankan, bahkan ditingkatkan kualitasnya,” tutur Menhub Dudy.

Dari sisi kinerja keuangan, Menhub menjelaskan realisasi penyerapan anggaran Kemenhub Tahun 2025 mencapai 88,88% atau sebesar Rp28,68 triliun dari pagu efektif Rp32,27 triliun. Selain itu, realisasi pendapatan Kemenhub pada tahun yang sama juga melampaui target, yakni 125,25% atau senilai Rp14,07 triliun.

Selanjutnya, Menhub menyampaikan komitmen Kemenhub untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK. Hingga Semester I Tahun 2025, tingkat penyelesaian rekomendasi BPK di lingkungan Kemenhub telah mencapai 87,29%. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional dan mencerminkan keseriusan dalam menindaklanjuti setiap temuan audit.

Dalam menghadapi pemeriksaan tahun ini, Menhub menginstruksikan seluruh jajaran agar menerapkan administrasi dan digitalisasi dokumen secara tertib, melengkapi permintaan data, serta membangun komunikasi efektif dengan tim pemeriksa. Langkah ini diharapkan memperlancar proses audit sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

”Saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Perhubungan untuk mendukung sepenuhnya kelancaran pemeriksaan ini, bersikap kooperatif, tertib dalam administrasi dan digitalisasi dokumen, serta membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan Tim Pemeriksa BPK RI. Seluruh jajaran Kememhub diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas,” tegas Menhub Dudy.

Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana turut menyampaikan apresiasi kepada Kemenhub atas pelaksanaan pemeriksaan ini. Menurut Nyoman, dalam beberapa tahun terakhir, Kemenhub menunjukkan hasil terbaik dibandingkan entitas lain dalam pemeriksaan BPK.

“Selama ini Kemenhub memegang rekor, pemeriksaan dengan sampling audit yang paling banyak di BPK, selalu di atas 70% dan juga dengan pendalaman materi. Di beberapa tahun terakhir ini juga Kemenhub selalu menjadi yang terbaik di BPK. Tentunya kami dengan bangga bisa mengatakan bahwa penilaian kami terhadap Kemenhub itu sudah sangat mewakili karena yang paling menyeluruh,” jelas Nyoman.

Nyoman menambahkan, cakupan pemeriksaan BPK meliputi berbagai wilayah, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali, Maluku, hingga Papua. Ia berharap melalui proses pemeriksaan ini, kontribusi Kemenhub terhadap pembangunan nasional akan semakin meningkat.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Sarjono, serta para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenhub dan BPK RI.