Kemenhub Percepat Pemulihan Infrastruktur Transportasi Pascabencana di Sumatra

TODAYNEWS.ID – Kementerian Perhubungan berkomitmen mempercepat penanganan infrastruktur transportasi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI terkait “Penanganan Pasca Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat” di Jakarta, Selasa (27/1).

“Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus mempercepat penanganan infrastruktur transportasi pasca bencana di wilayah Sumatra secara terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan. Seluruh langkah yang kami lakukan berorientasi pada pemulihan konektivitas, keselamatan transportasi, serta dukungan terhadap distribusi logistik dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak,” ujar Menhub Dudy.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Ini Pesan Wamenhaj Dahnil ke ASN Kemenhaj

98 Akbar Budi

Menhub Dudy menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh jajaran pemerintah diminta mengerahkan sumber daya secara maksimal dalam penanganan bencana di wilayah Sumatra. Dalam konteks tersebut, Kemenhub masuk dalam kategori bidang infrastruktur dengan mandat melakukan perbaikan, peningkatan, hingga pembangunan kembali prasarana serta sarana transportasi.

“Seluruh langkah yang kami ambil mengacu pada Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Kami sangat berharap dukungan, masukan, dan pengawasan dari Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI agar pelaksanaan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah terdampak,” terang Menhub Dudy.

Di Provinsi Aceh, bencana berdampak pada berbagai infrastruktur transportasi pascabencana yang mencakup 3 Terminal Tipe A, 3 Terminal Tipe B, 2 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), serta jalur rel kereta api lintas Muara Satu-Kuta Blang sepanjang 30 kilometer dengan 65 titik terdampak. Selain itu, kerusakan juga terjadi pada perlengkapan keselamatan jalan seperti marka, rambu, Alat Penerangan Jalan (APJ), chevron, lampu peringatan (warning light), dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).

Baca Juga

1 minggu  lalu

Tertibkan Kawasan Hutan, Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan

92 Dhanis Iswara

“Kondisi ini tentu memengaruhi kelancaran arus barang dan orang di wilayah Aceh. Karena itu, penanganan darurat di daerah ini kami prioritaskan pada pemulihan fungsi konektivitas dasar,” ungkap Menhub.

Sementara itu, di Sumatra Utara, dampak bencana mengenai 1 Terminal Tipe A serta jalur rel kereta api lintas Medan-Binjai dan Binjai-Besitang dengan total 99 kilometer lintasan dan 88 titik lokasi terdampak. Kerusakan juga meliputi marka, rambu, APJ, guardrail, hingga lampu peringatan (warning light), yang berpotensi menurunkan tingkat keselamatan lalu lintas jika tidak segera ditangani.

Di Sumatra Barat, bencana berdampak pada 1 Terminal Tipe A serta jalur rel kereta api lintas Padang-Lubuk Alung-Kayu Tanam sepanjang 52 kilometer dengan 8 titik lokasi terdampak. Kerusakan juga mencakup marka, rambu, APJ, guardrail, serta fasilitas pendukung transportasi lainnya.

“Penanganan di wilayah ini difokuskan pada pemulihan akses transportasi utama yang menunjang aktivitas masyarakat serta logistik antardaerah,” jelasnya.

Pada masa tanggap darurat, Kemenhub telah melakukan berbagai langkah seperti survei perlengkapan jalan, pengoperasian kembali angkutan perintis, serta perbaikan fasilitas layanan penumpang. Selain itu, dukungan juga diberikan melalui distribusi logistik lewat transportasi laut, udara, dan kereta api, termasuk Penetapan Tarif Nol Rupiah untuk Tol Laut serta Diskon Jasa Kepelabuhanan bagi kapal pengangkut bantuan kemanusiaan.

“Kami juga mengerahkan taruna transportasi sebanyak 146 orang di Aceh, 143 taruna di Sumatra Utara, dan 177 taruna di Sumatra Barat untuk pembersihan material di fasilitas umum serta pemberian bantuan bahan pokok dan obat-obatan kepada masyarakat terdampak. Semua upaya ini kami lakukan untuk memastikan rantai pasok dan bantuan kemanusiaan tidak terhambat ke wilayah terdampak,” tegasnya.

Untuk mendukung penanganan di titik rawan, Kemenhub juga mengerahkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai simpul transportasi sektor darat, laut, udara, dan perkeretaapian di tiga provinsi tersebut. Dukungan ini diperkuat dengan penyediaan 12 pesawat terbang dan 7 helikopter yang disiagakan di 7 lokasi bandara guna menjamin respons cepat terhadap kondisi darurat serta distribusi bantuan.

Ke depan, Kemenhub akan fokus pada Capaian Rencana Aksi 2026–2028 yang mencakup Tanggap Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi. Perkiraan kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur transportasi pascabencana dengan fokus tahun 2026 pada Tanggap Darurat sebesar Rp60,58 miliar serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi awal Rp129,32 miliar.

Rekapitulasi kebutuhan anggaran berdasarkan sektor meliputi Ditjen Perhubungan Darat Rp103,64 miliar, Ditjen Perhubungan Laut Rp11,76 miliar, Ditjen Perhubungan Udara Rp589,15 miliar, Ditjen Perkeretaapian Rp702,13 miliar, dan BPSDM Perhubungan Rp65,79 miliar.

Berdasarkan wilayah, kebutuhan anggaran di Aceh mencapai Rp814,80 miliar, Sumatra Utara Rp544,89 miliar, dan Sumatra Barat Rp112,78 miliar.

“Kami akan fokus pada pemulihan lalu lintas, rehabilitasi terminal, perbaikan prasarana perkeretaapian, serta peningkatan fasilitas bandar udara yang berfungsi sebagai simpul tanggap bencana. Dengan dukungan dari Komisi V DPR RI, kami optimistis upaya ini dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” tutup Menhub Dudy.