x

Kemenhub Minta Perusahaan Bus Perkuat Keselamatan dan Kompetensi Pengemudi

Laporan: Azis Arriadh

waktu baca 3 menit
Selasa, 22 Sep 2026 18:25 243

TODAYNEWS.ID – Merujuk data Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tahun 2025, tercatat sebanyak 158.508 kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang melibatkan sepeda motor, kendaraan angkutan barang, bus, dan kendaraan lainnya. Insiden tersebut mengakibatkan lebih dari 24 ribu korban jiwa, lebih dari 19 ribu korban luka berat, serta lebih dari 195 ribu korban luka ringan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan, kendaraan bus menempati posisi ketiga tertinggi dalam keterlibatan kecelakaan lalu lintas, dengan jumlah mencapai 21.269 kendaraan. Menurutnya, angka tersebut dapat ditekan melalui pemenuhan kewajiban Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) oleh setiap perusahaan otobus.

“Sebagian besar kecelakaan yang terjadi melibatkan kendaraan bus yakni di posisi ketiga tertinggi dengan 21.269 kendaraan. Hal ini bisa diminimalisir dengan pemenuhan kewajiban Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) di setiap perusahaan bus,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan saat memberikan pengarahan pada kegiatan Community Gathering Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) di Jakarta, Senin (21/9).

Aan menjelaskan, penerapan sepuluh elemen SMK PAU dapat menjadi pedoman bagi perusahaan angkutan umum dalam mengendalikan risiko, meningkatkan kompetensi, memelihara kendaraan, menjaga kepatuhan, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

“Pemerintah melalui PM 85 Tahun 2018 mewajibkan seluruh perusahaan bus memenuhi elemen SMK PAU. Penerapannya ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban, melainkan juga menjadi investasi untuk mencegah kecelakaan, meningkatkan efisiensi, serta mewujudkan pelayanan angkutan umum yang aman dan berkualitas,” imbuh Dirjen Aan.

Selain penerapan sistem manajemen keselamatan, Aan juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi pengemudi bus. Ia mengimbau perusahaan otobus untuk menerapkan pengaturan jam kerja yang baik agar pengemudi memiliki waktu istirahat yang cukup.

Setiap bus juga diwajibkan masuk terminal sehingga pengemudi dapat beristirahat sekaligus memeriksa kondisi kendaraan sebelum kembali melanjutkan perjalanan.

“Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009, setiap pengemudi wajib beristirahat setelah mengemudikan kendaraan selama 4 jam berturut-turut, beristirahat bisa di terminal maupun di lokasi rest area di jalan tol,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Aan turut meminta dukungan IPOMI untuk memastikan setiap armada bus berangkat dari terminal dan mengakhiri perjalanan di terminal. Langkah ini diharapkan dapat membantu pengawasan terhadap kelaikan jalan bus yang beroperasi.

Sejalan dengan upaya tersebut, Ketua IPOMI Kurnia Lesani Adnan menyatakan komitmen organisasinya untuk mendukung terwujudnya pelayanan angkutan umum yang berkualitas dan berkeselamatan. IPOMI, yang berada di bawah Organisasi Angkutan Darat (Organda), juga menjadi mitra resmi pemerintah dalam sektor transportasi.

“Sejak tahun 2013 IPOMI dideklarasikan, kami tidak berhenti berdiskusi demi keberlanjutan industri pelayanan transportasi khususnya angkutan orang. Ke depan kami bersama – sama akan menjaga dan membuat pelayanan transportasi darat lebih berkualitas dan lebih baik lagi,” ujarnya.

Editor: Azis Arriadh

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

15 hours ago
23 hours ago
23 hours ago
24 hours ago
3 days ago
4 days ago
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
TODAYNEWS.ID — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan hasil pertemuan dengan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Suyudi menyebut DPR memberikan dukungan penuh kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyadapan yang dilakukan oleh oknum polisi kepada presiden, politisi, pengusaha hingga mahasiswa. #penyadapan #polri #dpr
 photo
LAINNYA