Kelangkaan LPG 3 Kg Terulang pada Momentum Lebaran, Legislator: Distribusi Harus Dibenahi

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, menyoroti persoalan distribusi LPG 3 kg yang kembali terjadi di wilayah Jawa Barat (Jabar) khususnya, daerah Sumedang, Majalengka, dan Subang selama momentum Idul Fitri 1447 H.

Menurutnya kelangkaan dan ketidakstabilan harga yang dialami masyarakat menjadi sinyal kuatnya perlu adanya evaluasi menyeluruh dalam tata kelola distribusi energi bersubsidi.

Baca Juga

20 jam  lalu

Marak Terjadi Pelanggaran di Dapur MBG, Komisi IX: Jangan Sampai Sertifikasi Hanya Formalitas

44 Dhanis Iswara

Padahal kata Ateng, secara nasional stok LPG berada dalam kondisi aman dan pemerintah juga telah menambah pasokan untuk mencegah konsumsi. Namun, permasalahan tetap muncul di tingkat distribusi.

“Kalau stok aman tapi di lapangan langka dan mahal, berarti ada masalah di distribusi. Ini yang harus dibenahi,” ujar Anggota DPR Dapil Jabar IX itu, pada Jumat (27/3/2026).

Berdasarkan laporan yang ia terima, terdapat harga LPG 3 kg di tingkat pengecer yang melebihi di atas harga yang ditetapkan, serta laporan kekosongan stok di beberapa titik.

Baca Juga

20 jam  lalu

Pimpinan Komisi X Tak Sepakat Anggaran Pendidikan Dipangkas

37 Dhanis Iswara

Sebab itu, Ateng mengingatkan agar LPG 3 kg benar-benar digunakan oleh masyarakat yang berhak. Ia mengimbau kalangan mampu dan pelaku usaha nonmikro untuk beralih ke LPG nonsubsidi.

“Subsidi gas itu untuk masyarakat kecil. Jangan sampai disalahgunakan oleh yang tidak berhak,” tegasnya.

Menurutnya, permasalahan ini bukan pertama kali terjadi dan menunjukkan lemahnya pengawasan serta tata distribusi di tingkat daerah.

Untuk itu, ia mendorong beberapa langkah perbaikan. Pertama, pendistribusian LPG harus tetap berjalan tanpa henti, termasuk saat hari libur. Kedua, operasi pasar perlu diadakan di wilayah yang mengalami fluktuasi harga.

Ketiga, penyaluran berbasis NIK harus dipercepat agar subsidi lebih tepat sasaran. Keempat, aparat diminta tegas menindak pelanggaran, mulai dari penjualan di atas harga hingga praktik pengoplosan.

“Masalah ini tidak boleh dianggap biasa. Harus ada perbaikan nyata agar masyarakat tidak terus mengalami hal yang sama setiap tahunnya,” tambah legislator Fraksi PKS itu.

Menutup pernyataannya, Ateng mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melapor jika menemukan pelanggaran di lapangan.

“Dengan distribusi yang lancar dan pengawasan yang ketat, kebutuhan masyarakat seharusnya dapat terpenuhi dengan baik,” tutupnya.