x

Kejagung Perluas Pendalaman Kasus MBG

waktu baca 2 menit
Minggu, 16 Agu 2026 10:11 227

TODAYNEWS.ID — Kejaksaan Agung (Kejagung) memperdalam dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyidikan tersebut menyasar pengelolaan program pada Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026.

Penyidik kembali memeriksa tiga saksi pada Jumat (14/8/2026). Ketiganya berasal dari unsur yayasan dan perusahaan yang dinilai mengetahui pelaksanaan program.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyebut tiga saksi tersebut berinisial FD, WPP, dan RDRY. FD berasal dari Yayasan MBB, WPP merupakan Ketua Yayasan BDM, sedangkan RDRY bekerja sebagai staf finance PT SGI.

“FD dari pihak Yayasan MBB, WPP selaku Ketua Yayasan BDM, dan RDRY selaku Staf Finance PT SGI,” kata Anang dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026). Ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan kepada penyidik.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengurai fakta mengenai tata kelola program MBG. Penyidik juga menggunakan keterangan para saksi untuk melengkapi proses pembuktian.

Anang mengatakan pemeriksaan saksi menjadi bagian dari proses pemberkasan perkara. “Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujarnya.

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampidsus menangani rangkaian pemeriksaan tersebut. Tim masih mengumpulkan keterangan dari pihak yang dianggap mengetahui pelaksanaan program.

Penyidik menelusuri fakta pelaksanaan program MBG pada BGN selama periode 2025-2026. Pendalaman juga mencakup dugaan penyimpangan dalam tata kelola program.

Keterangan dari yayasan menjadi salah satu materi yang dikumpulkan penyidik. Informasi dari pihak perusahaan juga digunakan untuk melengkapi fakta dalam penyidikan.

Kejagung belum membeberkan secara rinci materi keterangan masing-masing saksi. Penyidik masih melanjutkan proses pendalaman terhadap tata kelola program tersebut.

Pemeriksaan saksi akan dilakukan kembali apabila penyidik membutuhkan keterangan tambahan. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat konstruksi perkara yang sedang dibangun.

Penyidik juga masih melengkapi alat bukti dan pemberkasan perkara. Proses tersebut dilakukan bersamaan dengan penelusuran fakta mengenai dugaan tindak pidana dalam pengelolaan MBG.

Kejagung memastikan penyidikan berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Penanganan perkara tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian terhadap pihak yang diperiksa.

 

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA