x

Kejagung Fokus Buktikan Korupsi Digitalisasi Pendidikan, Tak Tanggapi Bantahan Nadiem

waktu baca 2 menit
Rabu, 11 Jun 2025 12:18 349

TODAYNEWS.ID — Kejaksaan Agung (Kejagung) memilih tidak menanggapi langsung bantahan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim soal kasus korupsi digitalisasi pendidikan. Lembaga ini menyatakan proses penyidikan masih berada di tahap awal.

“Kami masih berproses, penyidikan ini masih berproses, masih di awal,” kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, Rabu (11/6/2025). “Kami tidak mau saling sahut-sahutan,” imbuhnya.

Harli menegaskan, pihaknya menghormati pandangan seluruh pihak atas kasus ini. Namun ia menekankan penyidik tetap fokus pada pengumpulan bukti dan pembuktian unsur pidana.

“Bahwa ada perbantahan itu yang disebutkan tadi, kami tidak dalam posisi itu,” ujarnya. “Penyidik fokus pada tugasnya melakukan penyidikan, mengumpulkan bukti-bukti,” tegasnya.

Kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Menurut Harli, hal itu menandakan penyidik telah mengantongi bukti permulaan yang cukup.

Ia juga mengungkap adanya penggeledahan di tiga lokasi yang terkait perkara ini. Barang bukti dari lokasi tersebut telah disita untuk dianalisis lebih lanjut.

“Kita juga tidak boleh berpolemik,” kata Harli. “Dasar dari penilaian penyidik adalah keterangan saksi dan bukti selama proses penyidikan.”

Penyidik kini mendalami peran berbagai pihak dalam kasus pengadaan laptop Chromebook senilai total Rp 9,9 triliun. Kejagung menduga ada pemufakatan jahat dalam proses pengadaannya.

Menurut Harli, tim teknis diduga diarahkan untuk membuat kajian seolah-olah penggunaan Chromebook adalah kebutuhan riil. Padahal, hasil uji coba pada 2019 menunjukkan Chromebook tidak efektif sebagai sarana belajar.

“Chromebook berbasis internet,” jelas Harli. “Sementara infrastruktur internet di banyak daerah masih belum memadai,” tambahnya.

Di sisi lain, Nadiem Makarim menyatakan siap memberikan keterangan kepada penyidik. Ia mengaku akan mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

“Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan,” ujar Nadiem di Jakarta, Selasa (10/6). Ia menegaskan pengadaan TIK dilakukan untuk merespons dampak pandemi Covid-19.

“Kemendikbudristek harus melakukan mitigasi seefektif mungkin agar learning loss bisa ditekan,” ucap Nadiem. Ia menyebut program itu bagian dari langkah darurat saat krisis pendidikan terjadi.

 

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA