Kebijakan WFH untuk Efisiensi Energi Dinilai Sulit Tercapai Jika Tanpa Pengawasan Ketat

TODAYNEWS.ID – Keputusan pemerintah menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan pada hari Jumat guna menekan efisiensi energi mendapat sorotan serius.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah, menilai kebijakan WFH di hari Jumat justru berpotensi akan terjadi pemborosan energi karena akan dimanfaatkan untuk berlibur.

Baca Juga

6 hari  lalu

Prabowo Perintahkan Percepatan Pengelolaan Sampah Modern Berbasis Teknologi di Kota-kota Besar

85 Dhanis Iswara

Oleh sebab itu, agar kebijakan WFH ini mencapai tujuannya, maka perlu adanya pengawasan yang ketat dari para pimpinan ASN di setiap instansi atau lembaga.

“Iya potensi itu ada, artinya kalau nanti pengawasannya lemah karena kan nanti semua tergantung pimpinan kepala unitnya ya pengawasannya,” kata Trubus saat dihubungi TODAYNEWS, Rabu (1/4/2026).

Begitu juga berlaku untuk para pekerja swasta, menurut Trubus, pengawasan yang ketat menjadi penentu berhasil tidaknya kebijakan WFH ini diterapkan.

Baca Juga

3 hari  lalu

Wamenhaj Minta Doa-Dukungan Demi Kelancaran Haji 2026

65 Akbar Budi

“Nah kemudian untuk swasta tentu ini juga tergantung pada perusahaan itu sendiri, jadi memang mengenai efektifitasnya kalau pengawasannya tidak ketat ya otomatis gak efektif karena menganggap itu sebagai long weekend, kan gitu,” ujar Trubus.

Apalagi kata Trubus, tidak ada jaminan para pekerja, baik ASN maupun swasta akan di rumah saja tanpa bepergian ke tempat wisata.

“Kan pada hari itu dia hanya kerja sehari. Nah, sekarang siapa yang menjamin dia gak jalan-jalan nah katakanlah seperti itu itu, kan gak bisa,” ucapnya.

Sehingga kata Trubus, tujuan pemerintah yang ingin melakukan penghematan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) justru tidak bisa tercapai.

“Jadi tujuan kita untuk menghemat BBM nanti malah menjadi gak tercapai,” kata Trubus.

“Saya menduga gak akan tercapai karena berat kan di lapangan, tapi kalau pengawasannya nanti optimal ya ini bisa, sangat mampu, jadi tergantung pengawasan itu,” tambahnya.

Meski begitu, kata Trubus, kebijakan WFH yang menargetkan pengematan anggaran sebesar Rp6,2 triliun hanya akan berlaku dua bulan dan kemudian akan dievaluasi efektivitas dari penerapan WFH ini.

“Tapi kan makanya ini hanya berlaku untuk dua bulan, pemerintah akan evaluasi untuk melihat bagaimana nanti efektivitas di lapangan karena targetnya kan Rp6,2 triliun bisa dihemat, tapi kalau misalnya nanti gak capai ya baru evaluasi,” pungkasnya.