KBRI dan KJRI Buka Hotline Darurat bagi WNI Terdampak Konflik Timur Tengah

TODAYNEWS.ID – Pemerintah Republik Indonesia melalui sejumlah Perwakilan RI di kawasan Timur Tengah membuka layanan hotline darurat bagi warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak situasi konflik di wilayah tersebut.

Langkah ini dilakukan untuk memberikan perlindungan dan akses komunikasi cepat bagi keluarga di Indonesia yang ingin menanyakan kondisi kerabatnya, maupun bagi WNI yang membutuhkan bantuan dalam keadaan darurat.

Dalam pengumuman resmi, masyarakat yang memiliki keluarga dalam kondisi darurat di negara-negara terdampak konflik dapat segera menghubungi nomor hotline Perwakilan RI berikut:

Arab Saudi

• KBRI Riyadh: +966 569173990

• KJRI Jeddah: +966 503609667

Bahrain

• KBRI Manama: +973 38791650

Iran

• KBRI Tehran:
  +98 9914668845
  +98 902 466 8889

Irak

• KBRI Baghdad: +964 7769842020

Yordania

• KBRI Amman: +962 7 7915 0407

Kuwait

• KBRI Kuwait City:
  +965 97206060
  +965 97809760

Lebanon

• KBRI Beirut: +961 70817310

Persatuan Emirat Arab (PEA)

• KBRI Abu Dhabi: (+971) 566156259

• KJRI Dubai:
  (+971) 564170333
  (+971) 56 3322611

Qatar

• KBRI Doha:
  +974 44657945
  +974 44664981
  +974 33322875

Suriah

• KBRI Damaskus: +963 954 444 810

Oman

Untuk wilayah Oman, masyarakat dapat menghubungi:

KBRI Muscat
Alamat: Way 3048, Villa No. 3938 Al-Sarooj, Shati Al-Qurm, Muscat, Sultanate of Oman
Telepon: +968 2460 7000
Email: muscat.kbri@kemlu.go.id

Dalam keadaan darurat, hotline KBRI Muscat dapat dihubungi melalui:
+968 9600 0210 (Telepon dan WhatsApp)

Pemerintah mengimbau seluruh WNI di kawasan terdampak konflik untuk tetap tenang, memantau informasi resmi dari Perwakilan RI setempat, serta segera melapor apabila berada dalam kondisi darurat.

Kementerian Luar Negeri juga mengingatkan keluarga di Indonesia agar menggunakan saluran resmi tersebut untuk memastikan informasi yang akurat dan terverifikasi.

Masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya serta terus mengikuti perkembangan melalui kanal resmi pemerintah.