Kasus Bunuh Diri Anak Meningkat, DPR Desak Pemerintah Perkuat Layanan Konseling dan Psikolog di Sekolah

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat, menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya kasus bunuh diri anak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang terjadi di berbagai daerah.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2026, selama periode 2023–2026 tercatat 120 kasus bunuh diri anak.

Baca Juga

2 hari  lalu

Kemenhub Terapkan Pengaturan Penyeberangan ke Bali Saat Nyepi 2026

75 Azis Arriadh

Bahkan, dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah anak yang masih duduk di bangku sekolah ditemukan meninggal dunia dengan dugaan bunuh diri.

Fenomena ini pun menjadi alarm keras bagi bangsa Indonesia bahwa sistem perlindungan anak dinilainya masih sangatlah rapuh.

“120 kasus bunuh diri anak selama periode 2023–2026 menunjukkan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak dan respons kesehatan mental nasional,” ujar Surahman, pada Rabu (4/3/2026).

Baca Juga

1 minggu  lalu

Kemenhub Siapkan 401 Bus Mudik Gratis, Daftar Mulai 1 Maret

88 Azis Arriadh

Menurutnya kasus bunuh diri pada anak dapat disebabkan dari berbagai faktor, seperti mulai dari kemiskinan, perundungan, depresi, pola asuh yang kurang empati, hingga keterpaparan lingkungan digital yang tidak sehat, seperti pengaruh game online.

Surahman juga menilai minimnya deteksi dini kesehatan mental anak, lemahnya komunikasi keluarga, serta kurangnya layanan konseling di sekolah menjadi faktor utama yang membuat anak-anak rentan.

“Anak adalah amanah. Kehidupan mereka harus dijaga, bukan dibiarkan hancur oleh tekanan hidup, perundungan, atau lemahnya perhatian orang tua dan negara,” ujar Surahman.

Oleh karena itu, Surahman mendesak pemerintah untuk memperkuat layanan konseling dan psikolog di sekolah, membuka layanan konseling online untuk anak, serta melibatkan guru dan orang tua dalam deteksi dini kesehatan mental anak.

Pemerintah juga dapat memperkuat deteksi dini kesehatan mental anak melalui program kerja sama antara sekolah dan puskesmas.

“Perlindungan anak harus hadir nyata agar mereka tumbuh dengan harapan, bukan putus asa,” tegas Surahman.

Selain itu, Surahman mengingatkan pemerintah untuk membuat aturan tegas terkait pembatasan ataupun pelarangan akses media sosial dan game online yang berpotensi memperburuk kondisi psikologis anak.

Lebih lanjut, Surahman juga mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan akses bantuan sosial (bansos) dan perlindungan bagi keluarga miskin agar anak tidak terbebani oleh tekanan ekonomi.

Bansos diharapkan dapat diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin tanpa diskriminasi identitas.

“Pastikan program sosial tetap bisa menjangkau anak-anak yang belum memiliki dokumen atau terkendala administrasi kependudukan. Bahkan, pemerintah daerah seharusnya membantu dan mempermudah pengurusan administrasi kependudukan,” kata Surahman.

“Kita berharap jangan sampai ada lagi anak-anak Indonesia mengalami hal yang sama seperti ananda YBS di NTT,” demikian Surahman.