Iran Desak PBB Ambil Tindakan Usai Presiden AS Akui Perannya dalam Serangan Israel

TODAYNEWS.ID – Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi mengutuk Amerika Serikat (AS) atas perannya dalam mendukung agresi militer Israel terhadap Iran pada bulan Juni lalu.

Kecaman itu disampaikan Araghchi dalam surat resminya kepada Dewan Keamanan PBB, setelah pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengakui bahwa AS bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Baca Juga

2 hari  lalu

Pemesanan Tiket Kereta Nataru Mulai Dibuka Bertahap

9 Yunita

“Israel menyerang (Iran) terlebih dahulu. Serangan itu sangat, sangat dahsyat. Saya yang bertanggung jawab atas serangan itu,” kata Trump dalam pernyataannya, melansir Presstv, Kamis (13/11/2025).

Menlu Iran itu kemudian menegaskan bahwa berdasarkan hukum internasional, hal ini merupakan bukti nyata adanya arahan dan kendali AS atas serangan militer yang dilakukan oleh rezim Israel.

Surat tersebut merujuk pada komunikasi sebelumnya yang dikirim oleh Republik Islam kepada Dewan Keamanan pada tanggal 13, 22, dan 28 Juni, di mana Teheran juga memprotes tindakan agresi sewenang-wenang yang dilakukan Washington dan Tel Aviv dari tanggal 13 hingga 24 Juni terhadap wilayah Iran.

Baca Juga

2 hari  lalu

DPR Ingatkan Pemerintah untuk Aktif Sosialisasikan Rencana Redenominasi Rupiah

8 Dhanis Iswara

Menurut Araghchi, serangan tersebut menargetkan warga sipil, infrastruktur, dan fasilitas Iran, termasuk lokasi nuklir damai di bawah perlindungan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), yang mengakibatkan lebih dari 1.100 orang tewas dan banyak lainnya terluka.

Pejabat Iran itu menekankan bahwa serangan tersebut melanggar berbagai kerangka hukum internasional, termasuk Pasal 2 (4) Piagam PBB, resolusi IAEA, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 487 (1981).

Ia berpendapat bahwa tanggung jawab atas pelanggaran ini tidak hanya berada di tangan rezim, tetapi juga di tangan AS, yang sejalan dengan pengakuan Trump yang mengarahkan dan mengendalikan agresi Israel.

Surat Araghchi ini juga meminta AS untuk memberikan ganti rugi penuh atas kerusakan yang ditimbulkan, termasuk kompensasi material dan moral, berdasarkan hukum internasional yang berlaku.

Korespondensi tersebut selanjutnya menegaskan bahwa Trump dan pejabat AS lainnya memikul tanggung jawab pidana individu atas kejahatan perang, termasuk kejahatan agresi, serangan yang disengaja terhadap warga sipil, penargetan perwira militer senior, dan serangan terhadap rumah sakit, pusat media, penjara, dan infrastruktur energi.

Dalam surat itu, Araghchi juga menekankan bahwa akuntabilitas diperluas kepada pejabat Israel yang terlibat dalam memimpin, memerintahkan, atau membantu kejahatan perang.

“Republik Islam Iran memiliki hak penuh dan tak terbantahkan untuk mengupayakan, melalui segala cara hukum yang tersedia, penegakan akuntabilitas bagi negara dan individu yang bertanggung jawab, serta untuk menjamin kompensasi atas kerugian yang diderita,” tulis Araghchi.

Mengakhiri pernyataannya, ia mendesak Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna memastikan akuntabilitas AS dan rezim Zionis, serta menggarisbawahi perlunya membawa para pelaku kejahatan ini ke pengadilan.

Menteri luar negeri Iran ini pun meminta agar surat tersebut diedarkan sebagai dokumen resmi Dewan Keamanan, yang memperkuat seruan Iran akan pengakuan internasional dan tanggapan terhadap pelanggaran tersebut.