Inspektorat Kabupaten Bandung Bantah Klaim Sejumlah Vendor Soal Ganti Rugi Gagal Bayar dengan Proyek Baru
Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung, Marlan Nirsyamsu. (Istimewa) TODAYNEWS.ID – Kasus dugaan penipuan yang menyeret nama Bupati Bandung Dadang Supriatna kepada sejumlah pengusaha belakangan ramai menjadi bahan pembicaraan di masyarakat.
Tidak hanya bagi warga Kabupaten Bandung, isu ini menyeruak hingga ke tingkat nasional. Itu setelah sejumlah vendor membeberkan kasus tersebut ke publik melalui tayangan podcast milik eks Komisioner KPK, Bambang Widjojanto, belum lama ini.
Dalam tayangan itu, para vendor mengaku dirugikan lantaran proyek yang telah terjalin dengan PT. Bandung Daya Sentosa (BDS) gagal bayar.
Menanggapi hal itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung, Marlan Nirsyamsu, membantah keras klaim yang disampaikan sejumlah narasumber tersebut dalam sebuah podcast yang menyinggung seolah-olah pihaknya menawarkan proyek sebagai pengganti uang milik para vendor yang belum dibayarkan oleh PT Bandung Daya Sentosa (BDS).
Marlan menyatakan bahwa ia memang pernah mengeluarkan surat perintah audit terhadap PT BDS. Namun, ia menegaskan bahwa sepanjang proses audit berlangsung, dirinya tidak pernah sekalipun bertemu dengan pihak-pihak yang muncul di podcast tersebut.
“Gini, yang pertama kita ada perintah permintaan untuk audit dari pimpinan, jadi BDS itu diaudit. Setelah permintaan audit kita penuhi, saya mengeluarkan surat tugas (SP) untuk melaksanakan audit. Nah, lucunya dari mulai pertama sampai selesai audit dan sampai sekarang, saya belum pernah ketemu mereka, sekalipun,” ungkap Marlan saat dimintai tanggapan, Selasa (30/7/2025).
Marlan juga menyebut bahwa dirinya baru mengetahui sosok-sosok yang tampil dalam podcast tersebut baru-baru ini.
“Yang di podcast itu saya baru lihat kemarin saja itu, yang tiga orang itu. Belum pernah ketemu sekalipun. Bagaimana mungkin tidak pernah ketemu tapi memberikan solusi? Jadi intinya itu saja, disebutkan nama itu, enggak pernah ketemu mereka,” lanjutnya.
Audit terhadap PT. BDS, menurut Marlan, dilakukan dalam rangka memverifikasi klaim piutang dan utang perusahaan pelat merah tersebut. Proses audit dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan memanggil para vendor yang memiliki hubungan kerja dengan BDS.
“Jadi itu, untuk PT. BDS, kita audit untuk memastikan bahwa PT. BDS itu betul punya hutang dan betul punya piutang. Karena untuk memastikan semua vendor, 19 vendor kita panggil. Yang hadir 18 vendor, satu vendor tidak hadir,” jelasnya.
Namun dari 18 vendor yang hadir, Marlan kembali menegaskan bahwa tidak satupun dari mereka pernah bertatap muka langsung dengannya. Ia menduga bahwa tiga orang dalam podcast tersebut kemungkinan adalah bagian dari vendor-vendor yang hadir, namun tidak pernah bersinggungan langsung dengannya secara pribadi.
“Itu orangnya, cuma tidak ketemu saya. Itu mungkin tiga vendor, kan ada 18. Di antaranya mungkin mereka itu. Tapi saya tidak ketemu, dan baru lihat mukanya juga kemarin di podcast itu,” kata Marlan.
Menanggapi pernyataan dalam podcast yang seolah-olah menyebut dirinya memiliki peran dalam pengusulan proyek di tubuh PT BDS, Marlan menepis hal tersebut dengan tegas.
“Secara kelembagaan, tidak ada. Dari ucapan saya, enggak ada,” tegasnya.
Marlan berharap publik bisa memahami bahwa proses audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung adalah bagian dari tugas pengawasan dan verifikasi yang bersifat administratif, bukan bentuk intervensi dalam pengambilan keputusan proyek atau kebijakan internal BDS.
“Audit ini murni tugas pengawasan administratif, bukan bentuk intervensi terhadap kebijakan internal BDS,” tegas Marlan.***
137 Total CountPos terkait
Berita Favorit
Tidak ada komentar