Indonesia Resmi Bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden AS

TODAYNEWS.ID – Indonesia bersama beberapa negara Kawasan Timur Tengah lainnya resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam unggahan media sosial X @Kemlu_RI, pada Kamis (22/1/2026).

Baca Juga

1 hari  lalu

Komisi IX Minta BGN Siapkan Strategi untuk Penyaluran Program MBG di Bulan Puasa

104 Dhanis Iswara

Pemerintah Indonesia kata Kemlu serta negara-negara lainnya, seept Republik Turkiye, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan tersebut.

“Menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” tulis Kemenlu dalam unggahan di X.

Selanjutnya, Indonesia dan negara-negara tersebut akan menandatangani dokumen bergabung dengan Dewan Perdamaian, sesuai dengan prosedur hukum dan prosedur lain yang diperlukan masing-masing negara.

Baca Juga

5 hari  lalu

Pemkot Semarang Gerak Cepat Tangani Persoalan Sampah

81 Yunita

Para menteri negara tersebut, lanjut Kemlu, juga menegaskan kembali dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Donald Trump.

“Dan menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana dimuat dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803,” lanjut Kemlu.

Kemlu menjelaskan bahwa tujuan Resolusi Dewan Keamanan PBB ini untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen dan mendukung rekonstruksi Gaza agar Palestina dapat menentukan nasibnya sendiri serta mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional.

“Bertujuan untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, memajukan perdamaian yang adil dan abadi yang berlandaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional,” jelas Kemlu.

“Sehingga membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut,” tutup Kemlu pada pernyataannya di X.