Indonesia Gabung Board of Peace, Eks Wamenlu: Langkah Prabowo Reaslistis

TODAYNEWS.ID – Mantan Wakil Menteri Luar (Wamenlu) Negeri Dino Patti Djalal, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki alasan yang jelas soal keikutsertaan Indonesia dalam dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump.

Menurut Dino, arah kebijakan luar negeri Indonesia, dengan bergabung dalam BoP sebagai upaya realistis membantu penyelesaian konflik Palestina. Ia menilai saat ini BoP merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di tengah kompleksitas konflik yang berlangsung.

Baca Juga

3 hari  lalu

Prabowo: Konsep Indonesia Tidak Disukai oleh Kekuatan-kekuatan Negara di Dunia

89 Dhanis Iswara

Hal itu disampaikan Dino usai pertemuan Prabowo dengan para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

“Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino.

Dino juga menegaskan bahwa BoP bukanlah solusi instan, melainkan sebuah upaya yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian. Namun demikian, Prabowo dinilai memahami secara utuh potensi tantangan tersebut, termasuk risiko geopolitik yang melibatkan berbagai aktor internasional.

Baca Juga

4 hari  lalu

Gus Yahya Paparkan Prabowo dan Rais Aam Absen di Harlah NU

101 Azis Arriadh

“Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” lanjut Dino.

Ia juga menyoroti penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang dalam proses tersebut.

Lebih lanjut, Dino mengapresiasi sikap kehati-hatian Prabowo yang tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional Indonesia, termasuk kesiapan untuk menarik diri apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar Indonesia.

“Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda menyoroti pentingnya proses konsultasi yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace.

Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.

“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hassan.

Hassan menjelaskan bahwa delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam Board of Peace, sekaligus menjaga agar proses yang berjalan tetap sejalan dengan tujuan kemanusiaan.

Hassan juga menekankan bahwa proses penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seraya mencontohkan berbagai praktik diplomasi internasional di masa lalu.

“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” ujarnya.

Hassan pun menilai pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai Board of Peace, termasuk ruang kedaulatan Indonesia dalam menentukan keberlanjutan keterlibatan di dalamnya.

“Kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak, tergantung kepada bagaimana proses ini nanti berjalannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina,” kata Hassan.