Anggota Komisi XII DPR RI Dipo Nusantara. Foto: Istimewa TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Dipo Nusantara, menilai lonjakan harga plastik yang mencapai lebih dari 50 persen akibat konflik di Timur Tengah harus dijadikan momentum strategis bagi Indonesia.
Dipo mendesak pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan situasi ini sebagai titik balik untuk menekan ketergantungan pada plastik sekali pakai guna menyelamatkan ekosistem laut yang kian kritis.
“Lonjakan harga plastik ini seharusnya menjadi titik balik untuk mengurangi ketergantungan kita. Penggunaan plastik di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi sampah laut kita masih mendominasi, padahal sampah di laut itu berbahaya bagi ekosistem dan sangat sulit dibersihkan,” ujar Dipo di Jakarta, pada Kamis (9/4/2026).
Dipo mengungkapkan fakta bahwa sampah laut di Indonesia masih didominasi oleh material plastik yang sangat sulit terurai. Kondisi ini bukan hanya menjadi ancaman lingkungan, tetapi juga risiko kesehatan serius akibat kontaminasi mikroplastik yang masuk ke rantai makanan manusia.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK tahun 2023, Indonesia menghasilkan 56,6 juta ton sampah per tahun, di mana hampir 10 juta ton atau 18 persen di antaranya adalah sampah plastik.
Dipo pun memperingatkan bahwa jika pola konsumsi tidak segera diubah, timbunan plastik akan menjadi bom waktu ekologis yang membebani keuangan negara di masa depan melalui tingginya biaya pemulihan lingkungan.
“Kita harus jujur bahwa sampah plastik adalah ancaman serius. Plastik mencemari laut, membunuh biota, hingga menyumbat saluran air yang memicu banjir. Upaya pengurangan harus dilakukan secara sistematis sekarang juga, jangan menunggu kondisi lingkungan semakin memburuk,” tegasnya.
Legislator Fraksi PKB ini mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan pelarangan plastik sekali pakai secara nasional dan memperluas program daur ulang.
Ia juga menantang sektor industri untuk segera beralih ke kemasan ramah lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab produsen terhadap limbah yang mereka hasilkan.
“Kenaikan harga ini harus dimanfaatkan untuk mendorong perubahan perilaku di tingkat industri dan masyarakat. Ini saatnya kita beralih ke pola konsumsi yang lebih berkelanjutan demi melindungi generasi mendatang,” pungkasnya.