Gubernur Jateng Minta Bupati Kaji Ulang Kenaikan PBB di Pati

TODAYNEWS.ID – Keputusan Bupati Pati, Sudewo menaikkan PBB sebesar 250 persen di Pati menuai kontra dari warga.

Bahkan hal ini menimbulkan ketegangan antara warga dan Satpol PP Kabupaten Pati yang membubarkan posko penolakan dan merampas donasi berupa air mineral di depan kantor Bupati Pati belum lama ini.

Baca Juga

21 jam  lalu

Diskon 20 Persen Tiket KA Jarak Jauh dari KAI Daop 8 Surabaya Sambut HUT ke-80 RI

28 Pramitha

Menanggapi viralnya kasus tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi  meminta kepada Bupati Sudewo untuk mengkaji ulang keputusan menaikkan PBB sebesar 250 persen tersebut.

Luthfi meminta agar Sudewo bisa berkomunikasi dengan baik dengan warga Pati.

“Saya sudah menyampaikan hal ini kepada Pak Bupati agar membuka komunikasi dengan warga terkait dengan keputusan menaikkan PBB sebesar 250 persen,” kata Luthfi belum lama ini.

Baca Juga

6 hari  lalu

Waspada Kemarau Basah, Pemkot Bandung Fokus Atasi Sampah dan Saluran Tersumbat

50 Asep Awaludin

Gubernur juga menyarankan agar kenaikan PBB di Kabupaten Pati bisa disesuaikan dengan kemampuan daerah itu sendiri.

“Jadi kenaikan PBB ini tidak boleh membebankan masyarakat, sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian, kalau perlu diturunkan pada saat itu,” tegas Gubernur.

Untuk itu Luthfi meminta dialog mengenai hal tersebut agar dapat dilakukan secara cepat dan jangan berlama-lama.

“Setelah ada hasil dialog lalu disosialisasikan ke masyarakat, sehingga masyarakat semua tahu, itu untuk masyarakat, dari masyarakat dan oleh masyarakat,” tuturnya.

Terkait rencana kenaikan PBB, gubernur menghimbau kepada seluruh bupati atau walikota se-Jawa Tengah, untuk bisa melakukan kajian yang kemudian dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Lalu kajian tersebut akan dikirimkan ke pihak ketiga untuk menentukan apakah kajian itu wajar atau tidak.

Disinggung apakah teguran tersebut merupakan intervensi atau bukan, gubernur menegaskan bahwa apa yang dimintanya itu bukan intervensi, melainkan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah.

“Ini kan sudah jadi trending topik, dan saya sudah koordinasi dengan Bupati Pati. Kasihan masyarakatnya. Namun yang paling pokok adalah bagaimana nanti kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, antara Bupati dengan tokoh masyarakat dan juga elemen-elemen lainnya,” katanya.

“Sehingga tidak ada lagi demo-demo yang merugikan dan memecah belah persatuan dan kesatuan wilayah Pati khususnya, dan Jawa Tengah pada umumnya,” tandasnya.

19 Total Count