Golkar Dorong Wacana Pilkada Lewat DPRD Dibahas Bersama Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan bahwa dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I yang digelar pada Desember 2025 lalu, partainya menyetujui soal wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Dalam Rapimnas I Partai Golkar kemarin, hampir seluruh DPD Provinsi dalam pandangan umumnya, mengusulkan agar Pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Walaupun ada yang menyampaikan dengan beberapa catatan,” kata Doli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/1/2026).

Baca Juga

23 jam  lalu

Pilkada Lewat DPRD: Amputasi Hak Politik Rakyat

6 Akbar Budi

“Dengan aspirasi yang berkembang dari dari seluruh DPD Partai Golkar Provinsi, akhirnya Rapimnas I PG merekomendasikan agar pelaksanaan Pilkada dilakukan melalui DPRD, baik untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan beberapa catatan,” tambahnya.

Doli juga mengungkapkan, bahwa pada sebelumnya DPP Partai Golkar telah membentuk Tim Kajian Politik yang sudah bekerja selama 1,5 untuk menghasilkan beberapa opsi rekomendasi terkait Sistem Pemilu, Partai Politik (Parpol), termasuk Pilkada.

Menurutnya pertimbangan untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD, dikarenakan tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung.

Baca Juga

1 hari  lalu

DPR Minta Pemerintah Kembalikan Dana Haji Khusus yang Tertahan

4 Dhanis Iswara

“Bukan hanya biaya penyelenggaraannya saja, namun juga biaya politik “lainnya” yang juga jauh lebih tinggi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Doli yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu meminta DPP Partai Golkar untuk membahas hal ini bersama Partai Politik pendukung pemerintah agar dapat diperjuangkan dalam Revisi UU Pemilu/Pilkada yang akan dibahas oleh Parlemen.

“Dan meminta kepada DPP Partai Golkar untuk membahasnya bersama koalisi Partai Politik pendukung pemerintah untuk diperjuangkan dalam revisi UU Pemilu/Pilkada,” pungkasnya.

Lebih jauh, kata Doli, untuk memastikan kekhawatiran terjadinya praktik moral hazard pemilu di dalam pemilihan akhir di DPRD, pemilihan bisa dilakukan dengan voting secara terbuka.

Karena itu, Doli mengusulkan agar Pilkada lewat DPRD dilakukan hanya untuk memilih calon kepala daerah saja atau tidak dilakukan secara paket.

“Terakhir, saya sendiri mengusulkan agar Pilkada hanya untuk memilih Kepada Daerah nya saja, bukan paket Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Dan itu semua harus diatur di dalam UU,” pungkasnya.