Gerindra Beri Sinyal Menteri Ikuti Irama Presiden di Tengah Isu Reshuffle
Caption: Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Foto: Dok DPP Partai GerindraTODAYNEWS.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjend) Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan sinyal kepada seluruh jajaran Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) untuk tetap mengikuti langkah dan irama Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.
Adapun sinyal itu diungkapkan Muzani dalam merespons isu reshuffle kabinet yang hingga pekan ini masih cukup ramai telah menjadi perbincangan publik.
Meski begitu, Muzani mengaku belum menerima informasi resmi terkait rencana Presiden Prabowo reshuffle jajaran menteri pada kabinet yang dikomandoinya itu.
“Cuman kami berharap para menteri bekerja lebih aktif lagi, ikuti langkah dan irama Presiden,” kata Muzani dikutip pada Sabtu (23/5/2025).
Menurut Muzani, sebagai jajaran pembantu tugas Presiden, sudah semestinya seluruh menteri tetap fokus menjalankan tugas sesuai dengan arahan yang ditugaskan pihak istana.
Muzani menambahkan, prinsipnya, sikap keseragaman dan kepatuhan menteri terhadap presiden sangat dibutuhkan untuk mensukseskan seluruh program pemerintahan yang di pimpin Prabowo Subianto.
“Ketika presiden berlangkah dalam 20 langkah maka para menteri dan pembantunya berarti juga harus mengikuti langkah yang sama dari presiden. Ketika presiden berputar ke kanan, ikutilah langkah ke kanan dan seterusnya,” tutupnya.
Sebagai informasi, isu reshuffle kabinet dalam beberapa pekan ini telah ramai menjadi perbincangan publik. Namun ketika di konfirmasi seluruh menteri di KMP nampak enggan menanggapi isu reshuflle tersebut.
Sebelumnya, sosok Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku belum mendapatkan informasi mengenai isu reshuffle kabinet tersebut.
“Enggak paham (soal ada tidaknya reshuffle),” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Selain Airlangga, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia juga mengaku tak mengetahui lebih lanjut mengenai isu reshuflle kabinet tersebut.
Ia hanya mengatakan, bahwa keputusan reshuffle itu merupakan hak preogratif seorang Presiden dalam menjalankan visi-misi bahtera kepemimpinannya.
Bahlil menambahkan, dirinya tidak ingin melampaui kewenangannya khususnya menanggapi terkait isu reshuffle kabinet lantaran hal itu adalah hak preogratif presiden.
“Kita itu jangan berpikir, bertindak melampaui batas kewenangan. Kewenangan itu ada hak prerogatif bapak presiden,” tandas Bahlil.
124 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
