Fraksi PKS Minta Pemerintah Bongkar Dalang Mafia di Balik SPPG: Jangan Sampai Korbankan Anak Dalam Program MBG

TODAYNEWS.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ateng Sutisna, menyoroti kasus keracunan massal usai santap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sampai kini masi terus terjadi. Kekinian kasus keracunan MBG kembali terjadi di Sumedang, Jawa Barat (Jabar).

Legislator dapil Jabar IX itu menegaskan, kejadian ini akan terus terulang jika akar masalah pendirian dan pengelolaan SPPG tidak segera dibenahi.

Baca Juga

1 hari  lalu

Sering Terjadi Keracunan, Komisi IX Pertanyakan Pola Rekrutmen BGN pada Program MBG

8 Dhanis Iswara

“Ini bukan sekedar soal makanan basi atau alergen. Kejadian ini akan terus berulang dan berulang selama pendirian SPPG dibiarkan penuh praktik mafia, mulai dari penentuan titik lokasi sampai berdirinya dapur SPPG,” tegas Ateng dalam keterangannya, Rabu (1/10/2025).

Menurutnya, klaim bahwa program MBG benar-benar gratis adalah ilusi. Faktanya, sejak tahap awal sudah ada biaya besar yang keluar.

Sebab itu, kondisi ini membuat banyak pengelola SPPG akhirnya mencari cara untuk menutup ongkos, salah satunya dengan menurunkan kualitas makanan yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Baca Juga

1 minggu  lalu

RDPU dengan Komisi VI, Akademisi Usul Status Direksi-Komisaris BUMN Masuk dalam Penyelenggara Negara

13 Dhanis Iswara

“Kenyataannya tidak gratis. Uang sudah keluar sejak awal, dan akibatnya kualitas makanan yang sampai ke anak-anak dikorbankan. Ini sangat berbahaya karena menyangkut kesehatan,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah pusat dan daerah segera melakukan evaluasi total terhadap tata kelola SPPG, termasuk mengusut potensi mafia anggaran yang bermain di dalamnya.

“Jangan sampai program mulia seperti MBG berubah jadi ladang bisnis kotor. Mafia ini harus dibongkar, diproses hukum, dan disingkirkan dari program yang seharusnya untuk rakyat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi XII DPR itu juga menegaskan, bahwa kasus ini harus dijadikan peringatan keras bagi pemerintah agar tidak menutup mata terhadap potensi penyimpangan di lapangan.

“Ini soal integritas program. Kalau pemerintah tidak berani menjadi anggota mafia SPPG, maka kasus keracunan seperti ini akan terus menelan korban di daerah-daerah lain,” tutupnya.

3 Total Count